Arsip | Juni, 2012
Sampingan

OUTSOURCING (AL…

19 Jun

OUTSOURCING (ALIH DAYA) DAN
PENGELOLAAN
TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN:
(Tinjauan Yuridis terhadap Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan) Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan
berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi
(cost of production)
• sistem outsourcing, dimana dengan sistem ini
perusahaan dapat menghemat pengeluaran
dalam membiayai sumber daya manusia
(SDM) yang bekerja di perusahaan yang
bersangkutan
• Outsourcing (Alih Daya) diartikan sebagai
pemindahan atau pendelegasian beberapa
proses bisnis kepada suatu badan penyedia
jasa • Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia
diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa
tenaga kerja
• pengaturan hukum outsourcing (Alih Daya) di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003
(pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun
2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004)
• Outsourcing tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja,
dengan menggunakan outsourcing perusahaan pasti akan
mengeluarkan dana lebih sebagai management fee perusahaan
outsourcing. Outsourcing harus dipandang secara jangka panjang,
mulai dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam bidang
tenaga kerja, organisasi, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat
fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat
berkompetisi dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan yang
bersifat penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak lain yang
lebih profesional Secara garis besar permasalahan hukum yang terkait dengan
penerapan outsourcing (Alih Daya) di Indonesia sebagai berikut:
• Bagaimana perusahaan melakukan klasifikasi
terhadap pekerjaan utama (core business) dan
pekerjaan penunjang perusahaan (non core
bussiness) yang merupakan dasar dari
pelaksanaan outsourcing (Alih Daya) ?
• Bagaimana hubungan hukum antara karyawan
outsourcing (Alih Daya) den perusahaan
pengguna jasa outsourcing ?
• Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa
bila ada karyawan outsource yang melanggar
aturan kerja pada lokasi perusahaan pemberi
kerja?
• outsourcing (Alih Daya) dalam bahasa
Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah
pendelegasian operasi dan manajemen harian
dari suatu proses bisnis kepada pihak luar
(perusahaan jasa outsourcing)
• pengertian outsourcing (Alih Daya) sebagai
memborongkan satu bagian atau beberapa
bagian kegiatan perusahaan yang tadinya
dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang
kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan Pengaturan Outsourcing (Alih Daya) dalam Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan

• Dalam UU No.13/2003, yang menyangkut
outsourcing (Alih Daya) adalah pasal 64, pasal
65 (terdiri dari 9 ayat), dan pasal 66 (terdiri
dari 4 ayat).
• Pasal 64 adalah dasar dibolehkannya
outsourcing. Dalam pasal 64 dinyatakan
bahwa: Perusahaan dapat menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa
pekerja/buruh yang dibuat Pasal 65 memuat beberapa ketentuan diantaranya adalah:
• penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan
lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang
dibuat secara tertulis (ayat 1);
• pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, seperti yang dimaksud
dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari
pemberi pekerjaan;
- merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;
- tidak menghambat proses produksi secara langsung. (ayat 2)
• perusahaan lain (yang diserahkan pekerjaan) harus berbentuk
badan hukum (ayat 3);
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan lain
sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada
perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan
perundangan (ayat 4);
• perubahan atau penambahan syarat-syarat tersebut diatas
diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri (ayat 5);
• hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam
perjanjian tertulis antara perusahaan lain dan pekerja yang
dipekerjakannya (ayat 6)
• hubungan kerja antara perusahaan lain dengan
pekerja/buruh dapat didasarkan pada perjanjian kerja
waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu
(ayat 7);
• bila beberapa syarat tidak terpenuhi, antara lain, syarat-
syarat mengenai pekerjaan yang diserahkan pada pihak
lain, dan syarat yang menentukan bahwa perusahaan lain
itu harus berbadan hukum, maka hubungan kerja antara
pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa tenaga
kerja beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh
dengan perusahaan pemberi pekerjaan (ayat 8).
Pasal 66 UU Nomor 13 tahun 2003 mengatur
bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia
jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh
pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan
pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung
dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan
jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi.Perusahaan penyedia
jasa untuk tenaga kerja yang tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi juga harus
memenuhi beberapa persyaratan
• adanya hubungan kerja antara pekerja dengan
perusahaan penyedia jasa tenaga kerja;
• perjanjian kerja yang berlaku antara pekerja dan
perusahaan penyedia jasa tenaga kerja adalah
perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau tidak
tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani
kedua belah pihak;
• perlindungan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja
serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
• perjanjian antara perusahaan pengguna jasa
pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh dibuat secara tertulis.
Penentuan Pekerjaan Utama (Core Business) dan
Pekerjaan Penunjang (Non Coree Business) dalam
Perusahaan sebagai Dasar Pelaksanaan Outsourcing
Berdasarkan pasal 66 UU No.13 Tahun 2003 outsourcing
(Alih Daya) dibolehkan hanya untuk kegiatan penunjang,
dan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan
proses produksi.
• Interpretasi yang diberikan undang-undang masih
sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan dunia
usaha saat ini dimana penggunaan outsourcing (Alih
Daya) semakin meluas ke berbagai lini kegiatan
perusahaan.
• Konsep dan pengertian usaha pokok atau core business
dan kegiatan penunjang atau non core business adalah
konsep yang berubah dan berkembang secara dinamis empat pengertian yang dihubungkan dengan core activity atau
core business. Keempat pengertian itu ialah
• Kegiatan yang secara tradisional dilakukan di
dalam perusahaan.
• Kegiatan yang bersifat kritis terhadap kinerja
bisnis.
• Kegiatan yang menciptakan keunggulan
kompetitif baik sekarang maupun di waktu
yang akan datang.
• Kegiatan yang akan mendorong
pengembangan yang akan datang, inovasi,
atau peremajaan kembali Pembuatan dokumen tertulis penting bagi penerapan
outsourcing di perusahaan, karena alasan-alasan sebagai
berikut
• Sebagai bentuk kepatuhan perusahaan terhadap
ketentuan tentang ketenagakerjaan dengan melakukan
pelaporan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat;
• Sebagai pedoman bagi manajemen dalam
melaksanakan outsourcing pada bagian-bagian
tertentu di perusahaan;
• Sebagai sarana sosialisasi kepada pihak pekerja tentang
bagian-bagian mana saja di perusahaan yang dilakukan
outsourcing terhadap pekerjanya;
• Meminimalkan risiko perselisihan dengan pekerja,
serikat pekerja, pemerintah serta pemegang saham
mengenai keabsahan dan pengaturan tentang
outsourcing di Perusahaan Perjanjian dalam Outsourcing
• Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan
dengan perusahaan penyedia pekerja/buruh
• Perjanjian perusahaan penyedia pekerja/buruh
dengan karyawan
Penyediaan jasa pekerja atau buruh untuk
kegiatan penunjang perusahaan hatus memenuhi
syarat
• Perjanjian kerja antara karyawan dengan
perusahaan outsourcing (Alih Daya) dapat berupa
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT
Dalam penyediaan jasa pekerja, ada 2 tahapan perjanjian yang
dilalui yaitu:
1. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan
dengan perusahaan penyedia pekerja/buruh ;
• Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan
kepada perusahaan lain melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan
jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang
dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak
langsung dari pemberi pekerjaan;
c. merupakakan kegiatan penunjang perusahaan secara
keseluruhan;
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
2. perjanjian perusahaan penyedia pekerja/buruh
dengan karyawan
Penyediaan jasa pekerja atau buruh untuk kegiatan
penunjang perusahaan hatus memenuhi syarat sebagai
berikut
a. adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh
dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh

b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja
adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang
memenuhi persyaratan dan atau perjanjian kerja waktu
tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh kedua pihak

c. perlindungan usaha dan kesejahteraan, syarat-syarat
kerja maupun perselisihan yang timbul menjadi
tanggung jawab perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh.
MENGAPA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

• Setiap sistem pelatihan yang bermakna harus
terintegrasi dengan strategi SDM dalam
perusahaan jika ingin hal itu terlaksana secara
efektif. Contohnya, integrasi dengan hal penilaian
kerja, promosi, atau sistem pembayaran
upah/gaji. Integrasi ini membantu pula untuk
meyakinkan bahwa bantuan strategi
pengembangan akan mendukung strategi
personil lainnya.
• Dalam sistem berbasis kompetensi, pelatihan
untuk karyawan difokuskan pada kinerja aktual
khususnya kinerja organisasi. Latar belakangnya
adalah karena semakin tingginya tuntutan dalam
perbaikan manajemen kinerja dan
pengukurannya yang lebih efektif.
PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI: SOLUSI
UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI
Keberadaan manusia dalam organisasi memiliki posisi yang
sangat vital.
Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas
orang-orang yang bekerja di
dalamnya. Perubahan lingkungan yang begitu cepat
menuntut kemampuan mereka dalam
menangkap fenomena perubahan tersebut, menganalisa
dampaknya terhadap organisasi
dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi kondisi
tersebut.
Menyimak kenyataan diatas maka peran manajemen
sumber daya manusia dalam
organisasi tidak hanya sekedar administratif tetapi justru
lebih mengarah pada bagaimana mampu mengembangkan
potensi sumber daya manusia agar menjadi kreatif dan
inovatif.

 

PENGANTAR
HUKUM KETENAGAKERJAAN
UP. MKU Politeknik Negeri Bandung
Ds. Ciwaruga Gegerkalong Hilir Bandung SILABUS :
1. PENGERTIAN HKM TENAKER
2. ASAS, TUJUAN & SIFAT HKM TENAKER
3. SUMBER HKM TENAKER
4. HUBUNGAN KERJA
5. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
6. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
7. KESEHATAN KERJA
8. KESELAMATAN KERJA
9. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai segala hal
yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan)
Prof. Iman Soepomo, S.H. menyimpulkan bahwa, Hukum perburuhan adalah
himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan
kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.
Istilah ketenagakerjaan berasal dari kata kerja
”tenaga kerja”, yang mempunyai pengertian
berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun
2003, sebagai :
”Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat”
PENGERTIAN Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 4 memberikan definisi
Pemberi kerja, adalah :
”Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain”
Sementara untuk istilah Pengusaha, Pasal 1
angka 5 UU No. 13 Tahun 2003 memberikan
definisi sebagai berikut:

”Pengusaha adalah:
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang berada di Indonesia mewakili
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia” Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal
1 angka 6 memberikan definisi Perusahaan,
adalah:
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum
atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik
milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain
yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain” T U J U A N
HKM KETENAGAKERJAAN
• Pemberdayaan tenaker secara optimal dan manusiawi;
• pemerataan kesempatan kerja & penyediaan teker yg sesuai dgn kebutuhan pemb nas &
daerah;
• perlindungan bagi tenaker dalam mewujudkan kesejahteraan;
• Peningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sumber Hukum Ketenaga Kerjaan
1. Per UU-an
2. Keputusan/Penetapan
3. Perjanjian
4. Traktat
5. Custom • UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
• UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yg
dirubah dgn UU No. 25 thn 1997 & dijelaskan lebih terperinci dalam
PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaran Jamsostek dan PP
No. 28 thn 2002 tentang Perubahan Pasal 21 PP No. 3 thn 1992;
• Dll.
• Perj Kerja Bersama / Perj Perburuhan / Kesepakatan
Kerja Bersama;
• Perjanjian Kerja;
• Peraturan Perusahaan.
1. PERATURAN PER UU-AN
2. PERJANJIAN Penetapan yang dibuat Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan baik tingkat Pusat atau Daerah (P4D atau P4P
menurut UU No. 22 tahun 1957) yang kemudian diganti dengan
istilah PPHI menurut UU No 2 tahun 2004. Oleh UU telah
dinyatakan bahwa penetapan PPHI merupakan compulsory
arbitration (arbitrase wajib) sebelum perselisihan pada akhirnya
diselesaikan oleh badan peradilan
Kesepakatan internasional baik bilateral maupun multilateral telah banyak melahirkan kaedah-
kaedah hukum ketenagakerjaan yang relatif baru atau pun penegasan terhadap praktik
ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya.

Contoh:
Konvensi ILO No. 100 tentang pengupahan yang sama antara pekerja pria dan pekerja
wanita, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui UU No. 80 tahun 1957;
Konvensi ILO No. 120 tentang hygiene dalam perniagaan dan perkantoran, yang
kemudian diraifikasi oleh Pemerintah RI melalui UU No. 3 tahun 1969;
Konvensi ILO No. 155 tahun 1981 tentang kewajiban penyelenggaraan program K3
3. KEPUTUSAN / PENETAPAN
4. TRAKTAT • Terkesan (seringkali) dianggap wajib untuk dilakukan sehingga dengan tidak
dilakukannya kebiasaan tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran;
• Berulang-ulang dilakukan
Sebuah kebiasaan yang telah lama berlangsung kemudian diberikan penegasan
yang lebih kuat oleh hukum dengan dimuatnya materi yang diatur sebuah
kebiasaan menjadi sebuah norma / kaidah yang berlaku mengikat

Contohnya THR
5. KEBIASAAN (CUSTOM) HUBUNGAN
KERJA
PKWT
a. Pekerjaan yg sekali selesai atau bersifat sementara;
b. Kerja selesai dlm jangka waktu tdk terlalu lama, max. 3 thn ( 2 thn masa kerja & dpt diperpanjang 1 thn)
c. Bersifat musiman
d. Berkaitan dgn produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dlm percobaan atau penjajakan
PKWTT
a. Pekerja / karyawan TETAP;
b. Dpt diberlakukan masa percobaan asal tertulis dlm kontrak atau surat pengangkatan;
c. PKWTT tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan oleh
penjualan, pewarisan atau hibah
PK DGN PERUSAHAAN PEMBORONG
a. Harus dibuat tertulis;
b. Dilakukan terpisah dari kegiatan utama;
c. Dilakukan melalui perintah langsung atau tidak adri pemberi pekerjaan;
d. Mrpkn kegiatan penunjang dari perushn scr keseluruhan;
e. Tdk menghambat produksi
PK DENGAN PPJP
a. Menyediakan jasa pekerja bagi kepentingan perushn lain;
b. T’dpt hub kerja antara pekerja dgn PPJP;
c. Mrpkn PKWT;
d. Upah, kesejahteraan, syarat kerja, perselisihan menjadi tanggungjawab PPJP ;
e. dibuat tertulis dan didaftar pada dinas ketenagakerjaan “Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu
yang mengakibatkan berakhirnya hak-hak dan
kewajiban (prestrasi dan kontra-prestasi) antara
pekerja/buruh dengan pengusaha”
Bila segala upaya telah dilakukan (secara bipartit), dan PHK tidak dapat dihindari,
maksud PHK tersebut wajib dirundingkan (membahas mengenai hak-hak atas PHK)
oleh pengusaha dengan serikat pekerja/buruh yang bersangkutan (apabila tidak
menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh atau tidak ada Serikat Pekerja di
perusahaan tersebut.).

Setelah perundingan benar-benar tidak menghasilkan Persetujuan Bersama (PB),
pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja (PHK) setelah memperoleh
penetapan (izin) dari lembaga PPHI. Dengan kata lain, PHK yang tidak terdapat
alasan dan normanya dalam UUK, dapat dilakukan dengan besaran hak-haknya
harus disepakati melalui perundingan (dituangkan dalam PB)
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA JENIS JENIS PHK
1. PHK oleh Perusahaan, Majikan, Pengusaha
2. PHK Demi Hukum
3. PHK oleh enaker
4. PHK oleh Pengadilan PHK OLEH MAJIKAN / PENGUSAHA / PERUSAHAAN
a. PHK karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (Pasal 158 ayat 4 UUKK);
b. PHK karena pekerja/buruh (setelah) ditahan pihak berwajib selama 6 (bulan)
berturut-turut disebabkan melakukan tindak pidana di luar perusahaan (Pasal 160
ayat 3 UUKK);
c. PHK setelah melalui SP (surat peringatan) I, II, dan III (Pasal 161 ayat 3 UUKK);
d. PHK oleh pengusaha yang tidak bersedia lagi menerima pekerja/buruh (melanjutkan
hubungan kerja) karena adanya perubahan status, penggabungan dan peleburan
perusahaan (Pasal 163 ayat 2 UUKK);
e. PHK karena perusahaan tutup (likuidasi) yang disebabkan bukan karena
perusahaan mengalami kerugian (Pasal 164 ayat 2 UUKK);
f. PHK karena mangkir yang dikualifikasi mengundurkan diri (Pasal 168 ayat 3 UUKK);
g. PHK atas pengaduan pekerja/buruh yang menuduh dan dilaporkan pengusaha
(kepada pihak yang berwajib) melakukan “kesalahan” dan (ternyata) tidak benar
(Pasal 169 ayat 3 UUKK);
h. PHK karena pengusaha (orang-perorangan) meninggal dunia (Pasal 61 ayat 4
UUKK); PHK OLEH TENAKER
a. PHK karena pekerja/buruh mengundurkan diri (Pasal 162 ayat 2 UUKK);
b. PHK karena pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja
disebabkan adanya perubahan status, penggabungan, peleburan dan perubahan
kepemilikan perusahaan ( Pasal 163 ayat 1 UUKK);
c. PHK atas permohonan pekerja/buruh kepada lembaga PPHI karena pengusaha
melakukan “kesalahan” dan (ternyata) benar (Pasal 169 ayat 2 UUKK);
d. PHK atas permohonan P/B karena sakit berkepanjangan, mengalami cacat (total-
tetap) akibat kecelakaan kerja (Pasal 172 UUKK); PHK DEMI HUKUM
a. PHK karena perusahaan tutup (likuidasi) yang
disebabkan mengalami kerugian (Pasal 164 ayat
1 UUKK);
b. PHK karena pekerja/buruh meninggal (Pasal 166
UUKK);
c. PHK karena memasuki usia pensiun (Pasal 167
ayat 5 UUKK);
d. PHK karena berakhirnya PKWT pertama (154
huruf b kalimat kedua UUKK); PHK OLEH PENGADILAN (PPHI)
a. PHK karena perusahaan pailit (berdasarkan
putusan Pengadilan Niaga) (Pasal 165
UUKK);
b. PHK terhadap anak yang tidak memenuhi
syarat untuk bekerja yang digugat melalui
lembaga PPHI (Pasal 68 UUKK);
c. PHK karena berakhirnya Perjanjian Kerja
(154 huruf b kalimat kedua UUKK); Pada prinsipnya PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan
(izin) dari lembaga PPHI (cq P4D/P4P) karena PHK tanpa izin adalah batal
demi hukum (null and void). Namun terdapat beberapa macam PHK yang
tidak memerlukan izin dimaksud, antara lain:
1. PHK bagi pekerja yang masih dalam masa percobaan bilamana (terlebih dahulu)
telah dipersyaratkan adanya masa percobaan tersebut secara tertulis;
2. PHK bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri (tertulis) atas kemauan sendiri
tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi;
3. Pekerja/buruh mangkir yang dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri (Pasal
168 ayat (1) jo Pasal 162 ayat (4) UUK)
4. Berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan PKWT (dalam hal perjanjian-kerjanya
untuk waktu tertentu);
5. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan (batas usia
pensiun) dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan /Perjanjian Kerja
Bersama (PK/PP/PKB) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IZIN PHK PHK YG TDK MEMERLUKAN IZIN :
6. Pekerja/buruh meninggal dunia (Pasal 154 UUKK);
7. PHK bagi pekerja/buruh yang mengajukan kepada lembaga PPHI dalam hal
pengusaha melakukan kesalahan, namun tidak terbukti adanya kesalahan
tersebut (Pasal 169 ayat 3 UUKK);
8. Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (Pasal 171 jo 158 ayat 1 UUKK);
9. Pekerja/buruh melakukan tindak pidana di luar perusahaan setelah ditahan
6 bulan/lebih (Pasal 171 jo Pasal 160 ayat (3) UUK) LARANGAN
P H K
a. P/B sakit (sesuai surat keterangan dokter) selama (dalam waktu) 12 bulan secara
terus terus menerus; (Pasal 93 ayat (2) huruf a UUKK)
b. P/B menjalankan tugas negara (lihat penjelasan Pasal 6 PP No. 8 Tahun 1981 jo Pasal
93 ayat (2) huruf d UUKK)
c. P/B menjalankan ibadah (tanpa pembatasan pelaksanaan ibadah yang keberapa,
(biasanya ibadah yang pertama upah dibayar penuh), lihat Pasal 93 ayat (2) huruf e
UUKK
d. P/B menikah (Pasal 93 ayat 2 UUKK)
e. P/B (perempuan) hamil, melahirkan, gugur kandung, atau menyusui bayinya (lihat
Pasal 93 ayat (2) huruf c jo Pasal 82 dan Pasal 83)
f. P/B mempunyai hubungan (pertalian) darah dan semenda, kecuali (terlebih dahulu)
telah diatur dan ditentukan lain dalam PERJANJIAN KERJA,PP/PB
g. P/B mengadukan pengusaha (kepada yang berwajib) yang melaporkan mengenai
suatu perbuatan tindak pidana kejahatan
h. Adanya perbedaan faham , agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis
kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan (sp)
i. P/B cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja/hubungan kerja yang menurut
keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya tidak dapat ditentukan Pada prinsipnya, apabila terjadi PHK maka pengusaha diwajibkan membayar upah
pesangon (UP) dan/atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang
penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima yg dihitung berdasarkan MASA
KERJA
NO
MASA KERJA
(X) DALAM
TAHUN
HAK PEKERJA
(UPAH / BLN)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
X < 1
1 ≤ X < 2
2 ≤ X < 3
3 ≤ X < 4
4 ≤ X < 5
5 ≤ X < 6
6 ≤ X < 7
7 ≤ X < 8
X > 8 atau
lebih
1x u/b
2x u/b
3x u/b
4x u/b
5x u/b
6x u/b
7x u/b
8x u/b
9x u/b
NO
MASA KERJA
(X) DALAM
TAHUN
HAK PEKERJA
(UPAH / BULAN)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
X < 3
3 ≤ X < 6
6 ≤ X < 9
9 ≤ X < 12
12 ≤ X < 15
15 ≤ X < 18
18 ≤ X < 21
21 ≤ X < 24
X > 24 atau
lebih
0
2x u/b
3x u/b
4x u/b
5x u/b
6x u/b
7x u/b
8x u/b
10x u/b
U P U P M K
HAK TENAGA KERJA YANG DI -PHK Definisi:

Adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan
PHK dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu
perusahaan.
PERSELISIHAK HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSELISIHAN HAK
perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya
perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-
undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama
PERSELISIHAN KEPENTINGAN
Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-
syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama
PERSELISIHAN PHK
Perselisihan yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat
mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu
pihak (pengusaha dan pekerja)
PERSELISIHAN ANTAR SERIKAT PEKERJA
Perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lainnya hanya
dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham
mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban
keserikatpekerjaan Pembagian perselisihan menjadi beberapa klasifikasi mensyaratkan
pengetahuan dalam membedakan jenis perselisihan.
Pengetahuan ini menjadi penting dengan mengingat bahwa
perbedaan perselisihan tersebut akan berdampak pada jenis
lembaga penyelesaian perselisihan yang akan ditempuh oleh para
pihak yang berselisih 1. Perundingan Bipatrit – Perjanjian Bersama;
2. Mediasi/Instansi Pemerintah:
 Perselisihan Hak;
 Perselisihan Kepentingan;
 Perselisihan PHK;
 Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan.
3. Konsiliasi:
 Perselisihan Kepentingan;
 Perselisihan PHK, dan;
 Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan;
4. Arbitrase
 Perselisihan Kepentingan;
 Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan;
5. Pengadilan Hubungan Industrial
6. Tidak ada hasil pada semua alur…
Alur PPHI dalam UU No. 2 Tahun 2004 BIPARTIT MEDIASI KONSILIASI ARBITRASE PENGADILAN HI
Upaya I sebelum
perselisihan diajukan pada
lembaga penyelesai
perselisihan

musyawarah antara
pekerja dan pengusaha

diselesaikan dlm waktu
paling lama 30 (tiga puluh
hari)

Jika tidak mencapai
kesepakatan, maka salah
satu atau kedua belah
pihak harus mencatatkan
perselisihannya ke disnaker
B’wenang thd semua jenis
perselisihan

Semula dikenal dgn istilah
TRIPARTIT

Mediator adlh pegawai
Disnaker yg akan
memberikn anjuran tertulis

Selain perselisihan hak,
Disnaker akan menawarkan
penyelesain akan dilakukan
via Konsiliasi atau Arbitrase

Bila para pihak berselisih
tdk memberi tanggapan dlm
7 hari, perselisihan akan
dilimpahkan kpd Mediator

Untuk perselisihan hak,
sengketa wajib melalui
mendapatkan anjuran
tertulis Mediator krn
Pengadilan HI hanya
memproses sengketa yg
telah melalui proses Mediasi

Mediasi diselesaikan dlm
jangka waktu paling lama
30 hari

Jika sengketa tdk selesai,
para pihak dpt melanjutkan
sengketa tsb ke Pengadilan
HI.
B’wenang untuk
menjadi penengah
pada: Perselisihan
Kepentingan, PHK
dan Antar Serikat
Pekerja

Konsiliator adlh
orang yang
memenuhi syarat-2
sesuai ketetapan
menteri & wajib
m’berikan anjuran
tertulis kpd para
pihak yg berselisih
B’wenang menjadi
wasit pada: P’selisihan
Kepentingan & Antar
Serikat Pekerja

arbiter dapat dipilih
oleh para pihak yang
berselisih dari daftar
arbiter yang ditetapkan
oleh menteri
lembaga peradilan yang
berwenang memeriksa dan
memutus semua jenis
perselisihan

Hakim terdiri atas hakim
dari lembaga peradilan dan
hakim Ad Hoc

serikat pekerja dan
organisasi pengusaha dapat
bertindak sebagai kuasa
hukum mewakili
anggotanya

pengadilan HI dibentuk
pada setiap PN yg berada di
tiap ibu kota provinsi yang
daerah hukumnya meliputi
provinsi ybs
LEMBAGA PENYELESAI PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL  Pencabutan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Kesalahan
Berat untuk PHK akan memperlama proses penyelesaian;
 Perselisihan Mengenai PHK dan Perselisihan Mengenai Hak
tidak dapat diselesaikan di Arbitrase;
 SDM: Hakim Ad Hoc Tidak Harus berlatar Belakang Hukum, hanya
21 hari dalam pelatihan dan pendidikan bagi Hakim Ad Hoc;
 Sarana dan Prasarana: 33 gedung Pengadilan untuk PHI, 3 di PN,
sisanya gedung bekas P4D dan P4P;
Kemungkinan Kendala-Kendala Pelaksanaan
UU No. 2 Tahun 2004 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DENGAN MUSYAWARAH BIPATRIT

PENGUSAHA
PEKERJA /
SERIKAT PEKERJA PERSELISIHAN

BIPATRIT
Max. 30 Hari (Ps. 3 (2)) SEPAKAT TIDAK SEPAKAT
PERJANJIAN BERSAMA
Didaftarkan ke PHI pada
PN setempat
Akta Bukti
Pendaftaran
Perjanjian Bersama

RISALAH
PERUNDINGAN

RISALAH
PERUNDINGAN
Alur Penyelesaian Mediasi
Instansi
Ketenagakerjaan
Setempat
2 Pilihan Penyelesaian
akan ditawarkan
Konsiliasi Arbitrase
Jika Tidak
Memilih
Mediasi
Paling lama 30 hari Mediator
akan mengeluarkan Anjuran
(Pasal 15)
Sepakat Tidak Sepakat
PHI
PERJANJIAN BERSAMA
Akta Bukti
Pendaftaran
Perjanjian Bersama

Didaftarkan ke PHI pada
PN setempat
Alur Penyelesaian Konsiliasi
PERJANJIAN BERSAMA
Akta Bukti
Pendaftaran
Perjanjian
Bersama

Didaftarkan ke PHI
pada PN setempat

Konsiliasi
Paling lama 30 hari
Konsiliator akan
mengeluarkan Anjuran
(Pasal 25)
Sepakat
Tidak Sepakat
PHI
Instansi
Ketenagakerjaan
Setempat
2 Pilihan Penyelesaian
akan ditawarkan
Arbitrase
Jika Tidak
Memilih
Mediasi Alur Penyelesaian Arbitrase
Tidak Sepakat
Instansi
Ketenagakerjaan
Setempat
2 Pilihan Penyelesaian
akan ditawarkan
Konsiliasi
Arbitrase
Jika Tidak
Memilih
Mediasi Paling lama 30 hari Arbiter
akan mengeluarkan Anjuran
(Pasal 40)
Sepakat
MA
PERJANJIAN BERSAMA
Akta Bukti
Pendaftaran
Perjanjian Bersama

Didaftarkan ke PHI pada
PN setempat
Berkaitan dengan prediksi waktu proses
pemeriksaan, maka pengadilan
perburuhan terbagi atas :
1. Tingkat pertama untuk perselisihan hak
dan perselisihan PHK, sehingga para pihak
masih dapat mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung
2. Tingkat pertama dan terakhir (final) untuk
perselisihan kepentingan dan perselisihan
antar serikat pekerja PERSPEKTIF MEDIS:
“spesialisasi dalam ilmu kesehatan (kedokteran) beserta praktiknya yang bertujuan
agar pekerja (masyarakat pekerja) memperoleh derajat kesehatan setinggi-
tingginya, baik fisik atau mental, maupun sosial melalui usaha-usaha preventif dan
kuratif terhadap penyakit-penyakit (gangguan kesehatan) yang diakibatkan faktor-
faktor pekerjaan serta terhadap penyakit-penyakit umum”
PERSPEKTIF HUKUM TENAKER :
“kumpulan aturan (kaidah/norma) yang berisikan
usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari kejadian atau
keadaan ketenagakerjaan yang merugikan atau dapat
merugikan kesehatan karena melakukan pekerjaan
dalam suatu hubungan kerja”
KESEHATAN KERJA Kesehatan kerja adalah bagian dari hukum ketenagakerjaan yang paling
banyak dibahas serta dibuatkan peraturan perundang-undangannya
dibanding peraturan di bidang ketenagakerjaan lainnya, dengan alasan:
a. Apabila peraturan di bidang kesehatan kerja tidak diprioritaskan, maka
banyak peraturan di bidang ketenagakerjaan lainnya akan kehilangan
(kekurangan) makna;
b. peraturan di bidang kesehatan kerja merupakan bentuk peraturan yang
langsung menampakkan perlindungannya terhadap pekerja dengan
meletakkan kewajiban-kewajiban pada perusahaan (pengusaha) Berdasarkan PEMENAKER No. 01/MEN/1987 tentang Perlindungan Anak Yang
Terpaksa Harus Bekerja menyebutkan bahwa anak yang bekerja harus
dikarenakan keterpaksaan dan mendapat izin dari orang tua (wali/pengasuhnya).
Selain itu, berdasarkan pasal 71 dan pasal 74 UU No. 13 tahun 2003 dinyatakan
bahwa perusahaan yang terpaksa mempekerjakan anak wajib memenuhi
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
A
PEKERJA ANAK
a. Membuat perjanjian kerja dengan orang tua / wali;
b. waktu kerja maksimal 3 jam setiap harinya;
c. pekerjaan dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
d. memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja pekerja anak;
e. adanya hubungan kerja yang jelas;
f. memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Selain itu, PEMENAKER No. 01/MEN/1987 juga menyatakan bahwa anak yang
terpaksa bekerja D I L A R A N G melakukan pekerjaan-pekerjaan:
• Pekerjaan dalam tambang, lobang di dalam tanah atau tempat mengambil
logam dan bahan-bahan lain di dalam tanah;
• pekerjaan di kapal sebagai tukang api (tukang baubara);
• pekerjaan mengangkat barang-barang berat;
• pekerjaan yang berhubungan dengan alat-alat produksi dan bahan-bahan
berbahaya;
• dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk, semisal:
– perbudakan dan sejenisnya;
– pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
– pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan dan melibatkan anak untuk
produksi dan perdagangan miras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya;
– semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral
anak; B
PEKERJA ORANG MUDA
Pengertian orang muda adalah anak yang berusia lebih dari 12 tahun namun
belum genap berusia 18 tahun.

Pada dasarnya, orang muda boleh melakukan semua jenis pekerjaan namun
oleh UU diberikan batasan sebagai berikut:
• Tidak boleh melakukan pekerjaan pada malam
hari, keecuali menurut sifat dan jenis pekerjaan
tersebut harus dilakukan pada malam hari;
• Tidak boleh melakukan pekerjaan di dalam
tambang, lobang di dalam tanah atau tempat
mengambil logam dan bahan-bahan lain di
dalam tanah;
• Tidak boleh menjalankan pekerjaan yang
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya C
PEKERJA WANITA
Yang dimaksud pekerja wanita adalah pekerja wanita yang telah dewasa, karena
akan digolongkan oleh hukum sebagai pekerja anak atau pekerja orang muda
bila berusia di bawah 18 tahun (belum dewasa).

Pada dasarnya diperkenankan melakukan semua jenis pekerjaan dan
pengaturannya sama dengan apa yang diatur pada pekerjaan yang dilakukan
orang muda D
WAKTU KERJA
Berdasarkan pasal 77 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 (UUKK), waktu kerja adalah:
• Untuk 6 hari kerja adalah 7 jam setiap harinya atau sama dengan 40 jam setiap
minggunya;
• Untuk 5 hari kerja adalah 8 jam setiap harinya atau sama dengan 40 jam setiap
minggunya;
Berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan diperkenankan terjadi waktu kerja di luar
waktu yang telah ditetapkan atau yang biasa disebut “lembur” atau waktu kerja
tambahan.

Menurut pasal 78 UUKK, waktu lembur yang diperkenankan adalah tidak lebih 3
jam setiap harinya atau sama dengan 14 jam setiap minggunya E
WAKTU ISTIRAHAT
Berdasarkan pasal 79 UUKK dikenal beberapa macam waktu istirahat, yaitu:
1. Istirahat antara jam kerja, yaitu minimal setengah jam setelah
4 jam bekerja terus menerus;
2. istirahat mingguan, yaitu satu hari untuk 6 hari kerja dan 2 hari
untuk 5 hari kerja;
3. cuti tahunan, yaitu minimal 12 hari jika pekerja telah bekerja
12 bulan terus menerus;
4. istirahat panjang, yaitu minimal 2 bulan dan dilaksanakan
pada tahun ke-7 dan tahun ke-8 setelah pekerja bekerja
selama 6 tahun terus menerus;
5. hari libur nasional sebagaimana penetapan pemerintah;
6. istirahat “haid” dan hamil atau pun melahirkan/keguguran bagi
pekerja wanita, yaitu:
• Pengusaha tidak boleh mewajibkan pekerja wanita pada hari I
dan hari II terjadi haid untuk melakukan pekerjaan;
• 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan;
• 1,5 bulan setelah keguguran atau berdasarkan surat
keterangan dokter bila harus beristirahat lebih dari 1,5 bulan; F
TEMPAT KERJA
“tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja melakukan
pekerjaan baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air di
dalam air maupun di udara yang masih berada di wilayah
kekuasaan hukum RI “
Lingkungan kerja yg sehat adlh lingkungan kerja yg
bersih & tidak menimbulkan Penyakit Akibat Kerja,
sesuai dgn per-UU-an yg berlaku. PENGENALAN LINGKUNGAN kemudian PENILAIAN
LINGKUNGAN kemudian PENGENDALIAN
LINGKUNGAN dan kembali lagi ke PENGENALAN
LINGKUNGAN • MAKSUD UNTUK
MELINDUNGI
MASYARAKAT TENAGA
KERJA DAN MASYARAKAT
UMUM DARI EFEK
SAMPING KEMAJUAN
TEKNOLOGI • PENGENALAN LINGKUNGAN.

Maksud untuk mengetahui secara kualitatif tentang faktor
bahaya lingkungan.

Sumber informasi :
• Flow diagram dari kegiatan proses dan operasi
• Kondisi operasi tiap tahap dalam rangkaian operasi dan proses
• Bahan baku, bahan pembantu, hasil antara, hasil samping,
hasil dan limbah
• Jurnal teknik
• Keluhan dari tenaga kerja dan laporan safety inspector. MANFAAT :
• Ketahui secara kualitatif faktor bahaya pada setiap tahapan
dari rangkaian proses
• Bila diperlukan tindakan lebih lanjut maka dapat secara tepat
dan cepat dimana lokasi bahaya termasuk penggunaan alat
dan metode
• Ketahui secara kuantitatif jumlah pekerja yang terpapar suatu
faktor bahaya

PENILAIAN LINGKUNGAN
Maksud :
• Enggineering surveilance
• Legal surveilance
• Epidemiologi dan penelitian medis

Manfaat :
• Sebagai dasar untuk nyatakan kondisi lingkungan kerja
membahayakan / tidak
• Sebagai dasar untuk perencanaan alat2 kontrol
• Sebagai dasar untuk membantu mengkorelasikan penyakit
dengan lingkungan kerja
• Sebagai dokumen untuk inspeksi sesuai peraturan
perundangan Hal yang perlu diperhatikan :
• Pemilihan alat dan metode yang digunakan
• Lokasi pengambilan sample
• Waktu pengambilan sample
• Jumlah sample
PENGENDALIAN LINGKUNGAN.
Ialah penerapan metode teknis untuk menurunkan
tingkat faktor bahaya lingkungan sampai batas yang
masih ditolelir oleh tenaga kerja Upaya pencegahan meliputi :
• Eliminasi
• Substitusi
• Isolasi
• Enclosing
• Ventilasi
• Penyempurnaan proses
• Penyempurnaan produksi
• Houskeeping
• Pengendalian/peniadaan debu
• Maintenance
• Sanitasi
• Inspeksi
• Pendidikan
• Membuat label dan tanda peringatan
• APD
• Monitoring lingkungan kerja
• Pengendalian limbah
• Administrasi control
• Pemeriksaan kesehatan
• Manajemen program pengendalian sumber bahaya 1. DASAR HUKUM : UU NO. 1 THN 1970 tentang KESELAMATAN
KERJA
2. TINDAKAN & KONDISI TIDAK AMAN
3. ALAT-2 PELINDUNG DIRI
4. SAFETY SYMBOLS
KESELAMATAN KERJA 1. UU NO. 3 THN 1992 jo. UU NO. 25 THN 1997 tentang JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA
2. PP NO. 14 THN 1993 jo. PP NO. 28 THN 2002 tentang
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
3. PP NO. 28 THN 2002 tentang PERUBAHAN PASAL 22 PP NO. 14 THN
1993 perihal SANTUNAN KEMATIAN & BIAYA PEMAKAMAN
4. KEPPRES NO. 22 THN 1993 tentang PENYAKIT YANG TIMBUL AKIBAT
HUBUNGAN KERJA
5. PERMENAKER NO. 05/ MEN/ 1993 tentang PROGRAM MINIMAL
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DASAR HUKUM JAMSOSTEK ADALAH:
“suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti
sebagian pengganti sebagian dari penghasilan
yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai
akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh
tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”
Kriteria suatu perusahaan wajib menjadi
peserta jamsostek adalah:
1. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja
10 orang atau lebih;
2. Perusahaan yang membayar upah paling sedikit
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan
(walaupun kenyataannya tenaga kerjanya
kurang dari 10 orang) SETIAP BENTUK PELANGGARAN, DIANCAM DGN SANKSI :
• KURUNGAN PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN;
• DENDA PALING TINGGI RP. 50,000.000,-
• PERINGATAN YG BERUJUNG PADA PENCABUTAN IJIN USAHA
• DENDA BUNGA 2% DARI TOTAL PREMI YG HARUSNYA DIBAYAR BILA TERJADI
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI
PROGRAM JAM SOS TEK
Kaidahnya hukum yang memaksa
WUJUD PERLINDUNGAN
Berupa : santunan berupa uang dan pelayanan kesehatan MAKSUD PENYELENGGARAAN PROG. JAMSOSTEK
 Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup
minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
 Merupakan penghargaan bagi tenaga kerja yang telah
menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat
mereka bekerja
Mekanisme penyelenggaraan jamsostek sampai
saat ini dilakukan melalui program asuransi, namun
tidak menutup kemungkinan dilakukan melalui
mekanisme lain yang mungkin lebih
menguntungkan, semisal : program bagi hasil, dll. PROGRAM MINIMAL
JAMSOSTEK
1. Jaminan kecelakan kerja
2. Jaminan kematian
3. Jaminan hari tua
4. Jaminan pelayananan kesehatan Pada program pemeliharaan kesehatan, jika dalam perusahaan telah ada
program yang sama, maka perusahaan dapat terus memberlakukan
program tersebut & tidak mengikuti program pemeliharaan kesehatan pada
Jamsostek, asalkan program tersebut lebih baik dan lebih bermanfaat
bagi tenaker (Pasal 2 ayat (4) PP No. 14 tahun 1993)
Pelanggaran ketentuan program jamsostek yg dilakukan badan penyelenggara (PT
JAMSOSTEK) diancam dengan sanksi, dalam hal:

Badan Penyelenggara wajib membayar jaminan sosial tenaga
kerja dalam waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Apabila
Badan Penyelenggara melanggar ketentuan ini maka pegawai
yang bersangkutan dapat dikenai hukuman kurungan selama-
lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) dan Badan Penyelenggara dikenakan
ganti rugi sebesar 1% dari jumlah jaminan untuk setiap hari
keterlambatan dan dibayarkan kepada tenaga kerja yang
bersangkutan (29 UU No. 3 tahun 1992 & pasal 47 sub c PP No.
14 tahun 1993) JENIS PROGRAM JAMSOSTEK RUMUS PERHITUNGAN
HAK TENAKER
PREMI JAMSOSTEK
YG HARUS DIBAYAR
J K K: SEMENTARA TDK MAMPU BEKERJA Dengan tetap membayar upah (gaji) tenaker,
yaitu:
4 Bln Pertama : 100% X gaji/bln
4 Bln Kedua : 75% X gaji / bln
Bulan berikutnya : 50% X gaji / bln
PREMI DIBAYAR PERUSAHAAN
(PENGUSAHA)

Kelompok I : 0,24 % dari upah sebulan
Kelompok II : 0,54 % dari upah sebulan
Kelompok III : 0,89 % dari upah sebulan
Kelompok IV : 1,27 % dari upah sebulan
Kelompok V : 1,74 % dari upah sebulan
CACAT SEBAGIAN UNTUK SELAMA-2 NYA % (prosentase) sesuai Tabel X 60 bulan gaji
CACAT TOTAL UNTUK SELAMA-2 NYA Santunan yg dibayar sekaligus:
70% X 60 Bln Gaji
Santunan yg dibayar berkala :
Rp. 25.000 X 24 Bln
CACAT KEKURANGAN FUNGSI ORGAN % Berkurangnya Fungsi X % Sesuai Tabel X
60 Bln Gaji
MENINGGAL DUNIA Santunan yg dibayar sekaligus:
60% X 60 Bln Gaji
Santunan yg dibayar berkala :
Rp. 25.000 X 24 Bln
Biaya Pemakaman : Rp. 1 juta
JAMINAN KEMATIAN Santunan Kematian : Rp. 5 juta
Biaya Pemakaman : Rp. 1 juta
PREMI DIBAYAR PERUSAHAAN
(PENGUSAHA)
0,30 % x upah sebulan
JAMINAN HARI TUA ∑ Total iuran yg disetor + hasil
pengembangannya. Cara pembayaran:
Sekaligus bila jumlah total JHT yg harus
dibayar < Rp. 3 juta; (dilakukan juga thd
tenaker yg meninggal dunia & tenaker
penerima pembayaran berkala yg meninggal
dunia sebesar sisa JHT yg belum dibayarkan).
Secara berkala bila total JHT mencapai Rp. 3
juta atau lebih (berdasarkan pilihan tenaker
ybs.)
PREMI DIBAYAR BERSAMA
PERUSAHAAN & TENAKER

Iuran JHT = 5,70% dari upah sebulan.
3,70% dibayar perusahaan
2% dibayar tenaga kerja.
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN sesuai aturan yg
berlaku
TDK DIPUNGUT PREMI
BESARNYA SANTUNAN AHLI WARIS menurut JAMSOSTEK :
1. JANDA atau DUDA;
2. ANAK;
3. ORANG TUA;
4. CUCU;
5. KAKEK atau NENEK;
6. SAUDARA KANDUNG;
7. MERTUA
J K K, JHT, dan JK yang dapat hanya Tenaker saja
J P K yang dapat Tenaker + Istri + 3 Anak WAJIB DILAKUKAN & PELAKSANAANNYA TIDAK BOLEH DGN PENTAHAPAN
(DGN SYARAT-2 TERTENTU). PELANGGARAN THD KETENTUAN INI
DIANCAM DGN SANKSI.
RUANG LINGKUP JKK :
1. biaya pengangkutan
2. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan
3. biaya rehabilitasi
4. santunan yang berupa uang meliputi :
a. santunan sementara tidak mampu bekerja
b. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;
c. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
d. santunan kematian
Jaminan yg diberikan pada tenaker yg mengalami kecelakaan dalam
hubungan kerja (terjadi sewaktu melakukan pekerjaan).
JAMINAN KECELAKAAN KERJA KRITERIA BESARAN PREMI :
1. Kelompok I : 0,24 % dari upah sebulan
2. Kelompok II : 0,54 % dari upah sebulan
3. Kelompok III : 0,89 % dari upah sebulan
4. Kelompok IV : 1,27 % dari upah sebulan
5. Kelompok V : 1,74 % dari upah sebulan
Semua merupakan
TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA ATAU PENYAKIT AKIBAT KERJA (P A K)
1. CACAT SEBAGIAN UNTUK SELAMA-2 NYA
2. TDK MAMPU BEKERJA UNTUK SEMENTARA
3. Meninggal Dunia
4. Berhenti bekerja selama-lamanya
5. Cacar kekurangan fungsi organ
6. Cacat total selama-lamanya
Bila terdapat pekerja tertimpa kecelakaan kerja,
maka yang harus dilakukan oleh pengusaha ialah:
1. Pengusaha wajib memberikan P3K bagi tenaga kerja tersebut;
2. Pengusaha kemudian melaporkan kecelakaan tsb pada kantor Depnaker dan Badan
Penyelenggara setempat atau terdekat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I, dalam
waktu paling lambat 2×24 jam (dua hari) setelah terjadinya kecelakaan;
3. Pengusaha wajib juga melaporkan akibat kecelakaan tersebut sesuai dengan surat
keterangan Dokter pemeriksa atau Dokter penasehat yang menerangkan bahwa tenaga
kerja tersebut:
• sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
• cacat sebagian untuk selama-lamanya;
• cacat total untuk selama-lamanya;
• meninggal dunia.
4. Laporan ini sekaligus merupakan pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja
kepada Badan Penyelenggara dengan melampirkan:
• foto copy kartu peserta;
• surat keterangan Dokter tentang tingkat kecacatan yang diderita tenaga kerja
tersebut;
• kuitansi biaya pengobatan dan pengangkutan;
• dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh Badan Penyelenggara. 5. Sebelum Badan Penyelenggara memberikan biaya ganti rugi, Pengusaha harus
membayarkan dahulu segala biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut;
6. Pengusaha wajib membayar upah selama tenaga kerja tersebut tidak dapat bekerja,
sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima semua pihak atau
dilakukan oleh menteri, sehingga kemudian Badan Penyelenggara mengganti santunan
sementara tidak mampu bekerja kepada Pengusaha yang telah membayar upah tersebut.
Apabila santunan ini lebih besar dari jumlah upah maka sisanya diberikan kepada tenaga
kerja tersebut. Tetapi apabila santunannya lebih kecil daripada upah, pengusaha tidak
boleh meminta kekurangannya kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan tersebut.
Terhadap pekerja yang terkena penyakit akibat hubungan kerja, maka sama
halnya dengan terjadinya kecelakaan kerja, Pengusaha wajib melaporkan penyakit
yang timbul karena hubungan kerja tersebut dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24
jam (2 hari) setelah ada hasil diagnosis dari Dokter Pemeriksa. Proses selanjutnya
sama dengan proses kecelakaan kerja.
Hak-hak yang didapat oleh tenaga kerja yang terkena penyakit dapat sama
dengan akibat kecelakaan kerja (mis.: cacat sebagian atau total dan meninggal
dunia) hanya dibatasi oleh waktu yaitu tidak boleh lebih dari 3 tahun setelah
berakhirnya hubungan kerja.
(Pasal 19 PP No. 14 thn 1993, Pasal 3 ayat (2) Keppres No. 22 thn 1993) TENAKER yg mengalami kecelakaan kerja BERHAK ATAS:
1. Santunan
2. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk:
• Dokter * Operasi * Rontgen
• obat * Perawatan Puskesmas * Gigi
• Mata * Jasa tabib / sinshe / tradisional
Biaya untuk seluruh perawatan tersebut untuk satu peristiwa kecelakaan maksimum
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthese) dan atau alat
pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang
ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Profesor Dokter Suharso Surakarta dan ditambah 40%
dari harga tersebut.
4. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke Rumah
sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut:
• Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai maksimum sebesar Rp
100.000,-
• Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp 200.000,-
• Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp
250.000,- Jaminan yg diberikan kepada Tenaker yg
meninggal dunia bukan akibat kecelakaan
kerja.
SANTUNAN BERUPA UANG
Dan biaya pemakaman
JAMINAN KEMATIAN diberikan dgn KETENTUAN sbb:
• Apabila Janda atau Duda atau Anak tidak ada maka Jaminan Kematian
dibayar sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja,
menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat
kedua
• Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah sebagaimana
dimaksud dalam nomor 1, maka Jaminan Kematian dibayarkan sekaligus
kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya
• Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha
atau pihak lain guna pengurusan pemakaman
JAMINAN KEMATIAN Jaminan yg dibayar sekaligus atau berkala atau sebagian & berkala kepada
TENAKER karena alasan-alasan:
a. Telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau
b. cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter
c. Dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja dari perusahaan sebelum mencapai
usia 55 (lima puluh lima) tahun namun mempunyai masa kepesertaan
serendah-rendahnya 5 (lima) tahun yg dibayarkan setelah melewati masa
tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak TENAKER yang bersangkutan berhenti
bekerja
Dalam hal tenaga kerja dalam masa tunggu bekerja kembali, jumlah Jaminan
Hari Tua pada saat dia bekerja di perusahaan sebelumnya diperhitungkan
dengan Jaminan Hari Tua di perusahaan berikutnya
JAMINAN HARI TUA Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi :
a. rawat jalan tingkat pertama;
b. rawat jalan tingkat lanjutan;
c. rawat inap;
d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
e. penunjang diagnostik;
f. pelayanan khusus;
g. pelayanan gawat darurat
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN • Memberikan kartu pemeliharaan kesehatan kepada setiap peserta;
• memberikan keterangan yang perlu diketahui peserta mengenai paket
pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan
Pelaksana Pelayanan Kesehatan dalam jaminan pelayanan kesehatan ialah
semua pihak yang ditunjuk Badan Penyelenggara yang meliputi:
a. Balai Pengobatan;
b. Puskesmas;
c. Dokter Praktek Swasta;
d. Rumah sakit;
e. Rumah Bersalin;
f. Rumah sakit bersalin;
g. apotik;
h. optik;
i. perusahaan alat-alat kesehatan;
KEWAJIBAN BADAN
PENYELENGGARA Ketentuan pertolongan persalinan bagi tenaga kerja
atau istri tenaga kerja dilakukan pada pelaksana
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama atau Rumah
Bersalin meliputi:
1. Persalinan kesatu, kedua dan ketiga;
2. Tenaga kerja pada permulaan kepesertaan sudah mempunyai tiga anak atau
lebih, tidak berhak mendapat pertolongan persalinan;
3. Untuk persalinan dengan penyulit yang memerlukan tindakan spesialistik maka
berlaku ketentuan rawat inap di Rumah Sakit;
4. Rawat inap minimum 3 (tiga) hari dan maksimum 5 hari
Biaya persalinan normal ditetapkan sebesar Rp 50.000,-

 

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.39, 2003 TENAGA KERJA.
Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja. Hubnungan Kerja. Pengawasan. PHK. Lembaga Pekerja.
Upah. Pemerintah Pusat. Pemrintah Daerah. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4279).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur,
yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai
peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan
pembangunan;
c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja
dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan
tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan;
d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin
hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan
perkembangan kemajuan dunia usaha;
e. bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan
ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c,
d, dan e perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat.
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau
badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pengusaha adalah :
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6. Perusahaan adalah :
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain.
7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana
ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam
penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan
ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data
yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang
mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian
tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan
standar yang ditetapkan. 11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang
diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan
dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan
instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses
produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai
keterampilan atau keahlian tertentu.
12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan
tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh
pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan
pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutu-
hannya.
13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah Indonesia.
14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban
para pihak
15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan
perintah.
16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara
para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari
unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada
nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh,
dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan,
yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab
guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya.
18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat
pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari
unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau
perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban kedua belah pihak.
22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan
pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat
buruh hanya dalam satu perusahaan.
23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan
dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat
buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak
pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara pekerja/buruh dan pengusaha.
26. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan
bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang
telah atau akan dilakukan.
31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau
keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di
luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat
mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan
sehat.
32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui
koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Pasal 4
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang
sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
dan
d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

BAB III
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 5
Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk
memperoleh pekerjaan.
Pasal 6
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari
pengusaha.

BAB IV
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 7
(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan
dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi :
a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
b. perencanaan tenaga kerja mikro.
(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan
ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada
perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara
lain meliputi:
a. penduduk dan tenaga kerja;
b. kesempatan kerja;
c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
d. produktivitas tenaga kerja;
e. hubungan industrial;
f. kondisi lingkungan kerja;
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
h. jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari
semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan
penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PELATIHAN KERJA

Pasal 9
Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan
mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan
kesejahteraan.

Pasal 10
(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan
dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
(2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu
pada standar kompetensi kerja.
(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11
Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya
melalui pelatihan kerja.

Pasal 12
(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan
kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan
Keputusan Menteri. (3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan
kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13
(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau
lembaga pelatihan kerja swasta.
(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

Pasal 14
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau
perorangan.
(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
(3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah
mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
(4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15
Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan :
a. tersedianya tenaga kepelatihan;
b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan
kerja.
Pasal 16
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan
kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga
akreditasi.
(2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen
terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 17
(1) nstansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat
menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila di
dalam pelaksanaannya ternyata:
a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9; dan/atau
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama
6 (enam) bulan.
(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya
dikenakan terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15.
(4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi
dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan
sanksi penghentian program pelatihan.
(5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program
pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara
pelatihan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan
izin, dan pembatalan pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18
(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti
pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga
pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui sertifikasi kompetensi kerja.
(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diikuti
oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional
sertifikasi profesi yang independen.
(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19
Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan
jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang
bersangkutan.

Pasal 20
(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan
ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang
merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21
Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.

Pasal 22
(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan
pengusaha yang dibuat secara tertulis. (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu
pemagangan.
(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah
menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 23
Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan
kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

Pasal 24
Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan
pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Pasal 25
(1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara
pemagangan harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 26
(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan :
a. harkat dan martabat bangsa Indonesia;
b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan
c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan
ibadahnya. (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan
di luar wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27
(1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan program pemagangan.
(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
harus memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara.

Pasal 28
(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta
melakukan koordinasi pelatihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga
koordinasi pelatihan kerja nasional.
(2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan
kerja dan pemagangan.
(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan
relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.
(3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui
pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan
ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.

Pasal 30
(1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
dibentuk lembaga produktivitas yang bersifat nasional.
(2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring
kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor
maupun daerah. (3) Pembentukan, keanggotan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI
PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 31
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam
atau di luar negeri.

Pasal 32
(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif,
serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan
yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan
dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan
kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program
nasional dan daerah.

Pasal 33
Penempatan tenaga kerja terdiri dari :
a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Pasal 34
Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang.
Pasal 35
(1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja
yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.
(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja
(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga
kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan,
dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Pasal 36
(1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja.
(2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur :
a. pencari kerja;
b. lowongan pekerjaan;
c. informasi pasar kerja;
d. mekanisme antar kerja; dan
e. kelembagaan penempatan tenaga kerja.
(3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan
tenaga kerja.

Pasal 37
(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
terdiri dari :
a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
b. lembaga swasta berbadan hukum.
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki
izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 38
(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak
langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga
kerja.
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari
pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.
(3) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.

BAB VII
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 39
(1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja.
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan
kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
(3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan
untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja.
(4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu
membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat
menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 40
(1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan
kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
(2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri,
penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan
kesempatan kerja.

Pasal 41
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan
kerja.
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk
badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan
koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam
pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 42
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin
tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi
perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai
diplomatik dan konsuler.
(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang masa kerjanya habis
dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.
Pasal 43
(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana
penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.
(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat keterangan :
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi
perusahaan yang bersangkutan;
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga
kerja asing yang dipekerjakan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi istansi
pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing
diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan
standar kompetensi yang berlaku.
(2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 45
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :
a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping
tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian
dari tenaga kerja asing; dan
b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan
yang diduduki oleh tenaga kerja asing.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja
asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.
Pasal 46

(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia
dan/atau jabatan-jabatan tertentu.
(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri

Pasal 47

(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang
dipekerjakannya.
(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan
internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di
lembaga pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
(4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja
asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

Pasal 49

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 50
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja/buruh.

Pasal 51
(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52
(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Pasal 53
Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

Pasal 54
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat : a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/
buruh;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan
f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya
rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh
dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Pasal 55
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para
pihak.

Pasal 56
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan atas :
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 57
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus
menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing,
apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang
berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 58
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa
percobaan kerja.
(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

Pasal 59
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu :
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap.
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat
diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu)
kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu
tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir
telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan. (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu
tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh
dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum
menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 60
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan
kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha
dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Pasal 61
(1) Perjanjian kerja berakhir apabila :
a. pekerja meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; atau
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak
atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.
(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi
tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian
pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha
dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh. (5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak
mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 62
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu
yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja
bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang
mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya
sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian
kerja.
Pasal 63
(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka
pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang
bersangkutan.
(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya
memuat keterangan :
a. nama dan alamat pekerja/buruh;
b. tanggal mulai bekerja;
c. jenis pekerjaan; dan
d. besarnya upah.

Pasal 64
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh
yang dibuat secara tertulis.

Pasal 65
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi
pekerjaan;
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan
hukum.
(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan
pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didasarkan atas
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), tidak
terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan
perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh
dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi
pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 66

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan
oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang
berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa
penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat
sebagai berikut : a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh;
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud
pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja
waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak;
c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan
yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
dan
d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan
lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat
secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini.
(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan
memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf
b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan
kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih
menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

BAB X
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu
Perlindungan
Paragraf 1
Penyandang Cacat

Pasal 67
(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan
perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2
Anak

Pasal 68
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak
berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk
melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan
kesehatan fisik, mental, dan sosial.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. keselamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan
bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari
kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas)
tahun.
(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat : a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta
bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi syarat :
a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental,
sosial, dan waktu sekolah.
(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 72
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat
kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan
sebaliknya.
Pasal 74

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan
yang terburuk.
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak
untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak
untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya; dan/atau
d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral
anak.
(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 75

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di
luar hubungan kerja.
(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3
Perempuan

Pasal 76
(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun
dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00.
(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut
keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya
maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d.
pukul 07.00 wajib :
a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh
perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 05.00.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Paragraf 4
Waktu Kerja

Pasal 77
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk
5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi
sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 78
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :
a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam
1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja
selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak
termasuk jam kerja;
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara
terus menerus; dan
d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada
tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh
yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada
perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak
lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya
berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya berlaku
bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 80
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk
melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Pasal 81
(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan
memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan
kedua pada waktu haid.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 82
(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah)
bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak
memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan
dokter kandungan atau bidan.

Pasal 83
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan
sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
Pasal 84
Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah
penuh.

Pasal 85
(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur
resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan
secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara
pekerja/buruh dengan pengusaha.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada
hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar upah kerja
lembur.
(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengupahan

Pasal 88
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi :
a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat
terdiri atas :
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau
kabupaten/kota;
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada pencapaian
kebutuhan hidup layak.
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau
Bupati/Walikota.
(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 90
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89.
(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 91

(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari
ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal
demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,
jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan
kemampuan perusahaan dan produktivitas.
(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 93

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib
membayar upah apabila :
a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan,
mengkhitankan, membabtiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran
kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua
atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan
kewajiban terhadap negarapekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan
karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah
yang diperintahkan agamanya;
f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun
halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan
pengusaha; dan
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a sebagai berikut :
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari
upah;
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah;
dan
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah
sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut :
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua)
hari;
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia,
dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1
(satu) hari.
(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 94

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya
upah pokok sedikit  dikitnya 75 % ( tujuh puluh lima perseratus ) dari jumlah upah
pokok dan tunjangan tetap.

Pasal 95
(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau
kelalaiannya dapat dikenakan denda.
(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan
keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase
tertentu dari upah pekerja/buruh.
(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh,
dalam pembayaran upah.
(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari
pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Pasal 96
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari
hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun
sejak timbulnya hak.

Pasal 97
Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup
layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan
upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 98
(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan
yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.
(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan
tinggi, dan pakar.
(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota
diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/Bupati/ Walikota.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan
Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan
Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga
Kesejahteraan

Pasal 99
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial
tenaga kerja.
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha
wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilak-
sanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan
perusahaan.
(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan
kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 101
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh
dan usaha-usaha produktif di perusahaan.
(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan
usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 102

(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi
menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan
melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.
(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat
pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan
kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan
aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta
ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta
keluarganya.
(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya
mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas
lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka,
demokratis, dan berkeadilan.
Pasal 103

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana :
a. serikat pekerja/serikat buruh;
b. organisasi pengusaha;
c. lembaga kerja sama bipartit;
d. lembaga kerja sama tripartit;
e. peraturan perusahaan;
f. perjanjian kerja bersama;
g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bagian Kedua
Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 104

(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat
pekerja/serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta
mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.
(3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Organisasi Pengusaha

Pasal 105
(1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.
(2) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Lembaga Kerja Sama Bipartit

Pasal 106
(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau
lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.
(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di
perusahaan.
(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh
pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di
perusahaan yang bersangkutan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga
kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Bagian Kelima
Lembaga Kerja Sama Tripartit

Pasal 107
(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat
kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan
masalah ketenagakerjaan.
(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota; dan b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.
(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah,
organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Peraturan Perusahaan

Pasal 108
a. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
b. Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.

Pasal 109
Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang
bersangkutan.

Pasal 110
(1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari
wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
(2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat
buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengurus serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat
buruh, wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 111
(1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat : a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
c. syarat kerja;
d. tata tertib perusahaan; dan
e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib
diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
(4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat
buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja
bersama, maka pengusaha wajib melayani.
(5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan
tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.

Pasal 112
(1) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan
diterima.
(2) Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111
ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah
mendapatkan pengesahan.
(3) Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk
harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan
peraturan perusahaan.
(4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan
diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusaha wajib
menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri
atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 113
(1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya
dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh.
(2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 114
Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah
peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.

Pasal 115
Ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan diatur
dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh
Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 116
(1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa
serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
(2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara musyawarah.
(3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara
tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
(4) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan
bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut
dianggap sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 117
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai
kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.

Pasal 118
Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang
berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.

Pasal 119
(1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh,
maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam
perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila
memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
(2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih
dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan
maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam
perundingan dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang
bersangkutan telah mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari
jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.
(3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka
serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali
permintaan untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha
setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya
pemungutan suara dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

Pasal 120

(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat
buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan
pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari
seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka
serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah
lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di
perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak
terpenuhi, maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang
keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota
masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 121
Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan
Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

Pasal 122
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakan oleh
panitia yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat
buruh yang disaksikan oleh pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dan pengusaha.

Pasal 123
(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang
masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara
pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling
cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang
berlaku.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai
kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku
untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 124
(1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :
a. hak dan kewajiban pengusaha; b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketentuan yang
bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan.

Pasal 125
Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama,
maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja
bersama yang sedang berlaku.
Pasal 126
(1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan
ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
(2) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian
kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh.
(3) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama
kepada setiap pekerja/buruh atas biaya perusahaan.

Pasal 127
(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama.
(2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian
kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam
perjanjian kerja bersama.

Pasal 128
Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja
bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama.
Pasal 129

(1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan
perusahaan, selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat
pekerja/serikat buruh.
(2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan perjanjian
kerja bersama diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada
dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam
perjanjian kerja bersama.

Pasal 130

(1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu)
serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan
perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 119.
(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1
(satu) serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu
berunding tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan
atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan oleh serikat
pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih 50% (lima puluh perseratus) dari
jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan bersama-sama dengan serikat
pekerja/serikat buruh yang membuat perjanjian kerja bersama terdahulu dengan
membentuk tim perunding secara proporsional.
(3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1
(satu) serikat pekerja/serikat buruh dan tidak satupun serikat pekerja/serikat buruh
yang ada memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau
pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan
Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 131

(1) Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau pengalihan
kepemilikan perusahaan maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama. (2) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing
perusahaan mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama
yang berlaku adalah perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan
pekerja/buruh.
(3) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang
mempunyai perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang belum mempunyai
perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama tersebut berlaku bagi
perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu
perjanjian kerja bersama.

Pasal 132

(1) Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali
ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut.
(2) Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian
kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 133

Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan
pendaftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 134

Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha,
pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan.

Pasal 135

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan
hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan
pemerintah.
Bagian Kedelapan
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Paragraf 1
Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 136
(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha
dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk
mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui
prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-
undang.

Paragraf 2
Mogok Kerja

Pasal 137
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan
secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 138
(1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak
pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan
dengan tidak melanggar hukum.
(2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.

Pasal 139
Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang
melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu
kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

Pasal 140
(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja
dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib
memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
b. tempat mogok kerja;
c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan
sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok
kerja.
(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi
anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai
koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.
(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat
mengambil tindakan sementara dengan cara :
a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan
proses produksi; atau
b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di
lokasi perusahaan.
Pasal 141
(1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan
mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda
terima.
(2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan
timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para
pihak yang berselisih. (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan
kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh
para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan sebagai saksi.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok
kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
berwenang.
(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat
pekerja/serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat
diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.

Pasal 142
(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah.
(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 143
(1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat
buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan
damai.
(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap
pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok
kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 144
Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 140, pengusaha dilarang :
a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari
luar perusahaan; atau b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada
pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah
melakukan mogok kerja.

Pasal 145
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan
tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh
berhak mendapatkan upah.

Paragraf 3
Penutupan Perusahaan (lock-out)

Pasal 146
(1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak
pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai
akibat gagalnya perundingan.
(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai
tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 147
Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang
melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan
jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali
telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta
kereta api.

Pasal 148
(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum
penutupan perusahaan (lock out) dilaksanakan. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan
(lock out); dan
b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out).
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
pengusaha dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 149

(1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan yang menerima secara langsung surat
pemberitahuan penutupan perusahaan (lock out) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 148 harus memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari,
tanggal, dan jam penerimaan.
(2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung, instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan
masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan
mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan
kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para
pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
sebagai saksi.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya
penutupan perusahaan (lock out) kepada lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.
(5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat
buruh, penutupan perusahaan (lock out) dapat diteruskan atau dihentikan untuk
sementara atau dihentikan sama sekali.
(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan
apabila :
a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar prosedur mogok
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140; b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar ketentuan
normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 150
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi
pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.

Pasal 151
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan
segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak
dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila
pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat
buruh.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak
menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja
dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.

Pasal 152
(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi
dasarnya.
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2). (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk
memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak
menghasilkan kesepakatan.
Pasal 153
(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan
dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-
menerus;
b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi
kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. pekerja/buruh menikah;
e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau
menyusui bayinya;
f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan
pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;
g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat
pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat
pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas
kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan,
jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau
sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang
jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali
pekerja/buruh yang bersangkutan.
Pasal 154
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal :
a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah
dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;
b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas
kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha,
berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu
untuk pertama kali;
c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau
peraturan perundang-undangan; atau
d. pekerja/buruh meninggal dunia.

Pasal 155
(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
151 ayat (3) batal demi hukum.
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum
ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala
kewajibannya.
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang
sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar
upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar
uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
yang seharusnya diterima.
(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
sebagai berikut :
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua)
bulan upah; c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga)
bulan upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4
(empat) bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5
(lima) bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6
(enam) bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7
(tujuh) bulan upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8
(delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua)
bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3
(tiga) bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (duabelas)
tahun, 4 (empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas)
tahun, 5 (lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan
belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21
(duapuluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24
(duapuluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (duapuluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.
(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat
dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%
(limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa
kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama.
(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja,
dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 157
(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang
tertunda, terdiri atas :
a. upah pokok;
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada
pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang
diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus
dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih
antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian,
maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil,
potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan
pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan
ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota.
(4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada
upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua
belas) bulan terakhir.

Pasal 158
(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan
alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut : a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang
milik perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan
kerja;
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja
atau pengusaha di lingkungan kerja;
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan
bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi
perusahaan;
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha
dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti
sebagai berikut :
a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di
perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang saksi.
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagai dimaksud
dalam Pasal 156 ayat (4).
(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tugas dan fungsinya
tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, diberikan uang pisah yang
besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama. Pasal 159
Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan
gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 160
(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan
tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib
membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh
yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :
a. untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
b. untuk 2 (dua)orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari
upah;
d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus)
dari upah.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6
(enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak
yang berwajib.
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana
mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak
bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.
(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan
berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
(6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5)
dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan
hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 161
(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-
turut.
(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk
paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (4).

Pasal 162
(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan
fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah
yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat :
a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri
dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pasal 163
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan
kepemilikan perusahaan dan pekerja/ buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan
kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat
(4).
(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha
tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh
berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 164
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara
terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan
ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan
laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-
turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan
melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon
sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 165
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena
perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (4).
Pasal 166
Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli
warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2
(dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 167
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan
pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha,
maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
(3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
(4).
(2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam
program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata lebih kecil daripada
jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh
pengusaha.
(3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun
yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang
diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya
dibayar oleh pengusaha.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur
lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (4).
(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang
bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 168

(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut
tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah
dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus
hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.
(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja/buruh
yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 169

(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha
melakukan perbuatan sebagai berikut :
a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga)
bulan berturut-turut atau lebih;
d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang
diperjanjikan; atau
f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan,
dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan
pada perjanjian kerja.
(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156
ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang
bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2),
dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Pasal 170

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3)
dan Pasal 168, kecuali Pasal 159, Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi
hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta
membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

Pasal 171

Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud
pada Pasal 159, Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan
tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat
mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam
waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.

Pasal 172

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan
kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas)
bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 159 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan
Pasal 159 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 159 ayat (4).

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 173

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang
berhubungan dengan ketenagakerjaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan
organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara
terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 174

Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama
internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 175

(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah
berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk
piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 176
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang
mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 177
Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 178
(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 179
(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178
pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.
(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 180
Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang
pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 181
Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 176 wajib : a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;
b. tidak menyalahgunakan kewenangannya.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 182

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai
pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik
pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang ketenagakerjaan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak
pidana di bidang ketenagakerjaan;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang
membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Pertama
Ketentuan Pidana

Pasal 183
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74,
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana
kejahatan.

Pasal 184
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat
(5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana
kejahatan.

Pasal 185
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal
139, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana
kejahatan.

Pasal 186

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana
pelanggaran.

Pasal 187

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2),
Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76,
Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144,
dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12
(dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana
pelanggaran.

Pasal 188

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111
ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana
pelanggaran.

Pasal 189

Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau
pekerja/buruh.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 190
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas
pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal
15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal
87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 191
Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan
Undang-undang ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 192
(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka :
1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan
Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);
2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja
Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-anak Dan Orang
Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-
kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari
Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak
(Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-
undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
(3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara
Serikat Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 598a);
(4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8 );
(5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran
Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
(6) Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan
dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital
(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);
(7) Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2912);
(8) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
(9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 1998
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); (10) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4042).
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 193
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta
Pada Tanggal 25 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta
Pada Tanggal 25 Maret 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

Sampingan

SOLAR CELLLatar…

17 Jun

SOLAR CELL

Latar Belakang

 

            Sumber energi alternatif kini sedang digalakan, seiring menipisnya cadangan sumber energi fosil, dan seiring kesadaran manusia akan pentingnya menjaga ekosistem agar tetap seimbang.

            Berbagai macam sumber energi alternatif yang biasa kita jumpai, adalah angin, air yang bergerak, dan juga cahaya matahari yang tersedia melimpah ruah di permukaan bumi.

 

Sejarah Singkat

 

Sel fotovoltaik modern dikembangkan pada tahun 1954 di BellLaboratories. Sel surya yang sangat efisien pertama kali dikembangkan oleh Daryl Chapin Calvin Fuller  Souther dan GeraldPearson pada tahun 1954 menggunakan junction silikon menyebarpn.Pada awalnya, sel adalah dikembangkan untuk mainan dankegunaan kecil lainnya, seperti biaya listrik yang dihasilkan sangattinggi, secara relatif, sebuah sel yang menghasilkan 1 watt daya listrik dalam biaya terang sinar matahari sekitar $ 250,dibandingkan dengan $ 2 menjadi $ 3 untuk pembangkit batubara.

Sel surya diselamatkan dari ketidakjelasan oleh saran untuk menambahkan mereka ke Vanguard satelit, diluncurkan pada1958. Dalam rencana asli, satelit itu akan didukung hanya oleh baterai, dan bertahan beberapa saat ini berlari ke bawah. Dengan menambahkan sel untuk bagian luar tubuh, waktu misi dapat diperpanjang tanpa perubahan besar pada pesawat ruang angkasaatau sistem kekuatannya. Ada beberapa sikap skeptis pada awalnya, tetapi dalam prakteknya sel terbukti menjadi sukses besar, dan sel surya dengan cepat  dirancang ke satelit baru,terutama Telstar sendiri Bell.

Perbaikan lambat selama dua dekade berikutnya,dan hanya menggunakan luas adalah 

dalam aplikasi ruang di mana kekuatan-to-weight rasio lebih tinggi daripada teknologi bersaing. 

Namun, keberhasilan ini juga kemajuan lambat merupakan alasan untuk pengguna  ruang bersedia membayar apapun untuk sel yang  terbaik, tidak ada alasan untuk berinvestasi dalam biaya lebih rendah solusi apakah ini akan mengurangi efisiensi. Sebaliknya, harga sel ditentukan sebagian besar oleh industri semikonduktor;memindahkan mereka ke sirkuit terpadu pada tahun 1960 menyebabkan ketersediaan boule lebih besar dengan harga relatif lebih rendah. Ketika harga mereka jatuh, harga sel-sel yang dihasilkan tidak demikian. Namun efek ini masih terbatas, dan pada tahun 1971 biaya sel yang diperkirakan menjadi $ 100 per watt.

 

Pendahuluan

 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya yaitu pembangkit yang memanfaatkan sinar matahari

sebagai sumber penghasil listrik. Alat utamanya yaitu penangkap, pengubah dan penghasil

lsitrik photovoltaic atau sering disebut modul (Panel Solar Cell). Dengan alat tersebut, sinar

matahari diubah menjadi listrik melalui proses aliran-aliran elektron negatif, lalu menjadi

menjadi aliran listrik DC yang akan langsung mengisi Battery/Accumulator sesuai tegangan dan

arus yang diperlukan.

Solar cell yang biasa disebut juga dengan photovoltaic cell atau photoelectric cell adalah benda padat/ alat yang mengkonversi energy cahaya secara langsung menjadi energy listrik oleh efek photovoltaic.

Penyusunan/ rangakaian solar cell digunakan untuk membuat modul-modul solar yang digunakan untuk menangkap cahaya matahari.

Photovoltaics adalah bentuk dari teknologi dan penelitian berkaitan dengan aplikasi praktis dari sel-sel photovoltaic dalam menghasilkan listrik dari cahaya. Meskipun biasa digunakan untuk acuan pembangkitan energy listrik dari cahaya matahari.

Jumlah penggunaan panel surya di porsi pemroduksian listrik dunia sangat kecil, tertahan oleh biaya tinggi per wattnya dibandingkan dengan bahan bakar fosil - dapat lebih tinggi sepuluh kali lipat, tergantung keadaan. Mereka telah menjadi rutin dalam beberapa aplikasi yang terbatas seperti, menjalankan “buoy” atau alat di gurun dan area terpencil lainnya, dan dalam eksperimen lainnya mereka telah digunakan untuk memberikan tenaga untuk mobil balap dalam kontes seperti Tantangan surya duniadi Australia.

Sekarang ini biaya panel listrik surya membuatnya tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari di mana tenaga listrik “kabel” telah tersedia. Bila biaya energi naik dalam jangka tertentu, atau bila penerobosan produksi terjadi yang mengurangi ongkos produksi panel surya, ini sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Pada 2001 Jepang telah memasang kapasitas 0,6 MWp tenaga surya puncak, sementara itu Jerman memilik 0,26 MWp dan Amerika Serikat 0,16 MWp. Pada saat ini tenaga listrik surya seluruh dunia kira-kira sama dengan yang diproduksi oleh satu kincir angin bear. Di AS biaya pemasangan panel surya ini telah jatuh dari $55 per watt puncak pada 1976 menjadi $4 per watt peak di 2001.

Aplikasi Dari Solar Cell

Solar cell biasanya secara elektrik disambungkan dan di enkapsulisasi sebagai sebuah modul. Modul photovoltaic memiliki lembaran glass pada bagian depan yang membiarkan cahaya untuk melewati panel ketika lapisan semi konduktor melindungi dari abrasi dan impact yang disebabkan oleh angin. Hujan, hujan es dan lain sebagainya. Solar cells juga biasanyan di hubungkan pada rangkaian modul dan menghasilkan tambahan voltage. 

 

Gambar 1 Skema Panel Surya


Fungsi Tiap Bagian Sistem Solar Cell


1. Sell Surya

 

Gambar 2 Panel Surya

            Sebagai sumber energi listrik. berdasarkan pengujian penulis (pada gambar fisik sell surya yang paling besar) 1 buah sell surya pada saat sinar matahari cukup terik menghasilkan 20v-23,..v/1,9 – 2,4..A (38 – 50 watt) atau sekitar 350 Watt/ hari.

2. Kontrol ON/OFF

 

Gambar 3  Kontrol

Untuk mengontrol pengisian baterai dan menghubungkan baterai dengan beban (inverter).

3. Baterai/ Aki (Accumulator)

 

Gambar 4 Aki

Untuk menyimpan energi listrik yang di hasilkan sell surya. biasanya batery yang di gunakan memiliki Ampare hour yang cukup tinggi. sebab untuk menghidupkan lampu 10 watt saja selama 1 malam (12 jam) idealnya membutuhkan batery 12V/10A.

4. Inverter

 

Gambar 5 Inverter

Untuk mengubah tegangan DC 12V dari batery menjadi 220 AC. untuk hasil yang lebih baik gunakan inverter yang menghasilkan gelombang sinus.

Contoh Aplikasi Solar Cell

Gambar 6 Portable Charger                                                                              Gambar 7 Solar Car            

 
   

     Gambar 8 Futuristic Model Football Stadium                                    Gambar 9 Modern  Home Electricity System       

Daya Rata-Rata yang Dihasilkan Oleh Solar Cell

 

Rata-rata Produk Modul yang dipasarkan menghasilkan 12 sampai 18 VDC dan 0,5 sampai 7 ampere. Modul memiliki kapasitas beraneka ragam, mulai dari 10 watt peak sampai 200 watt peak.           

Modul juga terdiri dari type cell monocrystal dan polycrystal. Komponen inti dari pembangkit listrik tenaga surya ini adalah modul solar cell, regulator/controller, battery, Accumulator, Inverter DC to AC dan Beban/loader.

========================================

BIODIESEL

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  Latar Belakang

Energi merupakan salah satu sumber penting bagi keberlangsungan  kehidupan. Sumber energi dapat berasal dari energi fosil, energi matahari, air, angin atau energi dari sumber daya hayati (bioenergi). Indonesia yang saat ini dikenal sebagai salah satu negara pengekspor minyak bumi juga bahkan sudah mulai mengimpor bahan bakar minyak, karena  produksi dalam negeri tidak dapat lagi memenuhi permintaan pasar yang meningkat dengan  cepat akibat pertumbuhan penduduk dan industri. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk menghadapi krisis energi ini, diantaranya adalah dengan memanfaatkan sumber  energi dari matahari, batubara, dan nuklir, serta mengembangkan bahan bakar dari sumber  daya alam yang dapat diperbaharui (renewable). Untuk itu, sumber energi selain minyak bumi sangat diperlukan salah satunya adalah bioenergi.

Bionergi merupakan sumber energi (bahan bakar) yang dihasilkan oleh sumber daya hayati seperti tumbuh-tumbuhan, minyak nabati, dan limbah peternakan dan pertanian. Jenis energi yang dihasilkan berupa energi dalam bentuk gas (biogas), cair (biofuel), atau padat (biomass). Energi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menghasilkan panas (kalor), gerak (mekanik), dan listrik tergantung pada alat yang digunakan dan kebutuhan dari pengguna. Dengan kekayaan dan keragaman sumber daya hayati yang ada di Indonesia, pemanfaatan bioenergi merupakan pilhan yang tepat dalam rangka penyediaan energi yang terbarukan, murah, dan ramah lingkungan.

Salah satu sumber energi terbarukan yang berasal dari minyak nabati adalah biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar motor diesel yang berupa ester alkil/alkil asam-asam lemak (biasanya ester metil) yang dibuat dari minyak nabati melalui proses trans atau esterifikasi. Istilah biodiesel identik dengan bahan bakar murni. Campuran biodiesel (BXX) adalah biodiesel sebanyak XX`% yang telah dicampur dengan solar sejumlah 1-XX %.

Pengembangan produk biodiesel ternyata lebih mengembirakan dibandingkan dengan penggunaan minyak tumbuhan langsung sebagai bahan bakar proses termal (panas) di dalam mesin akan menyebabkan minyak terurai menjadi gliserin dan asam lemak. Asam lemak dapat teroksidasi atau terbakar secara relative sempurna, tetapi dari gliserin akan terbentuk senyawa akrolein dan terpolimerisasi menjadi senyawa plastis yang agak padat.  Senyawa ini menyebabkan kerusakan pada mesin, karena membentuk deposit pada pompa injektor.

Selain karena alasan ketersediaan minyak bumi yang terbatas, pengembangan produk biodiesel dari minyak tumbuhan seperti minyak sawit, juga diarahkan pada sifat bahan  bakunya yang dapat diperbaharui. Disamping itu, produksi gas hasil pembakarannya, yakni karbondioksida CO2 di atmosfer yang berlebihan bersifat merusak lingkungan dengan efek  rumah kaca yang ditimbulkannya. Dengan memanfaatkan minyak tumbuhan sebagai bahan  bakar, maka pembentukan CO2 baru di atmosfer diperkirakan hamper tidak ada. Hal ini  disebabkan CO2 hasil pembakaran dari biodiesel akan dikomsumsikan kembali oleh  tanaman baru untuk kebutuhan proses fotosintesisnya (sikluskarbon).
Selain mereduksi efek rumah kaca, penggunaan biodiesel juga akan meningkatkan kualitas  udara local dengan mereduksi emisi gas berbahaya, seperti karbon monooksida (CO), ozon  (O3), nitrogen oksida (Nox), sulfur dioksida (SO2), dan hidrokarbon reaktiflainnya, serta  asap dan partikel yang dapat terhirup.
Penggunaan biodiesel sebagai pengganti atau campuran untuk meningkatkan kualitas bahan bakar minyak diesel di dalam negeri akan memberikan dampak baik untuk mencukupi kebutuhan energi nasional, mengurangi polusi udara yang sebagian besar disebabkan oleh sektor transportasi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

1.2    Tujuan

  • Menghasilkan sumber energi (bahan bakar) yang terbarukan, lebih murah dan ramah lingkungan,
  • Mengurangi pencemaran udara
  • Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber energi tak terbarukan seperti minyak bumi.

1.3 Manfaat

  • Dihasilkan dari sumber daya energi terbarukan dan ketersediaan bahan bakunya terjamin
  • Cetane number tinggi (bilangan yang menunjukkan ukuran baik tidaknya kualitas solar berdasar sifat kecepatan bakar dalam ruang bakar mesin)
  • Viskositas tinggi sehingga mempunyai sifat pelumasan yang lebih baik daripada solar sehingga memperpanjang umur pakai mesin
  • Dapat diproduksi secara lokal
  • Mempunyai kandungan sulfur yang rendah
  • Menurunkan tingkat opasiti asap
  • Menurunkan emisi gas buang
  • Pencampuran biodiesel dengan petroleum diesel dapat meningkatkan biodegradibility petroleum diesel sampai 500 %
  • Mengurangi pengeluaran masyarakat untuk membeli bahan bakar,
  • Menambah pendapatan masyarakat.

BAB II

DASAR TEORI

 

2.1 Biodiesel

Biodiesel adalah suatu renewable alternative fuel untuk digunakan pada compression ignition (diesel) engines, yang dibuat dari produk-produk agrikultur seperti vegetable oils atau dari biologicaling  redients berbasis animal dan tidak di peruntukan bagi spark ignition(SI) engines. Walaupun diesel merupakan bagian dari namanya, biodiesel tidak mengandung petroleum atau fossil fuels lainnya. Biofuel ini adalah non petroleum atau non-fossil fuel.

Walaupun tidak mengandung petroleum, biodiesel dapat di campurkan ke dieselfuel konvensional pada fuel tank yang sama menciptakan biodiesel blend. Diesel fuel konvesional adalah diesel fuel yang berasal dari petroleum dan seringkali disebut petrodiesel. Boidiesel secara kimiawi serupa dengan petrodiesel. Disebabkan karena mempunyai chemical properties and performance characteristics yang serupa sekali dengan petrodiesel, biodiesel dalam bentuk murninya dapat langsung dipergunakan pada diesel engine moderen dengan sedikit atau tanpa modifikasi engine. Dan dalam presentase yang kecil biodiesel dapat dipergunakan sebagai fuel lubricity additive, dicampurkan pada petrodiesel yang kadar sulfur nya rendah seperti ultra low sulfur diesel (ULSD), untuk meningkatkan lubricity atau lubricating ability yang hilang bila sulfur direduksi.

Biodiesel baik sekali untuk digunakan pada modern diesel engines karena tipe diesel fuel ini mempunyai lubricity yang ekselen, lebih baik dari petrodiesel. Superior lubricity dari biodiesel ini dapat menurunkan pengausan pada diesel engines dan dapat meningkatkan umur komponen-komponen. Di samping itu, biodiesel flemabilitas( flam ability) nya tinggi dan dapat mempunyai sifat-sifat solvent alamiah yang akan menolong membersihkan deposist dalam fuel lines, storage tank dan fuel delivery system.

Biodiesel adalah suatu oxyg enated fuel yakni mengandung oksigen kurang lebih 11% dalam struktur molekulnya, Kehadiran atom-atom oksigen ini memungkin proses pembakaran bahan bakar yang terjadi dalam ruang bakar mesin jadi lebih sempurna daripada bila menggunakan petrodiesel yang merupakan suatu non-oxygenated fuels dan oleh karena itu pada kendaraan yang tidak dilengkapi dengan emission controls system secara signifikan menghasilkan lebih sedikit emisi carbon monoxide (CO), unburned(HC)dan particulate matter (PM) atau soot dari tailpipe. Tetapi, penggunaan oxygenated fuels cenderung mengakibatkan meningkatnya emisi nitrogen oxides(NOx).

2.1.1 Bahan Baku Biodiesel

Minyak nabati sebagai sumber utama biodiesel dapat dipenuhi oleh berbagai macam jenis tumbuhan tergantung pada sumberdaya utama yang banyak terdapat di suatu tempat/negara. Indonesia mempunyai banyak sumber daya untuk bahan baku biodiesel.

Tabel 2.1 Sumber minyak nabati yang potensial sebagai bahan baku biodiesel

Nama Lokal

Nama Latin

Sumber Minyak

Isi
% Berat Kering

P / NP

Jarak Pagar

Jatropha Curcas

Inti biji

40-60

NP

Jarak Kaliki

Riccinus Communis

Biji

45-50

NP

Kacang Suuk

Arachis Hypogea

Biji

35-55

P

Kapok / Randu

Ceiba Pantandra

Biji

24-40

NP

Karet

Hevea Brasiliensis

Biji

40-50

P

Kecipir

Psophocarpus Tetrag

Biji

15-20

P

Kelapa

Cocos Nucifera

Inti biji

60-70

P

Kelor

Moringa Oleifera

Biji

30-49

P

Kemiri

Aleurites Moluccana

Inti biji

57-69

NP

Kusambi

Sleichera Trijuga

Sabut

55-70

NP

Nimba

Azadiruchta Indica

Inti biji

40-50

NP

Saga Utan

Adenanthera Pavonina

Inti biji

14-28

P

Sawit

Elais Suincencis

Sabut dan biji

45-70 + 46-54

P

Nyamplung

Callophyllum Lanceatum

Inti biji

40-73

P

Randu Alas

Bombax Malabaricum

Biji

18-26

NP

Sirsak

Annona Muricata

Inti biji

20-30

NP

Srikaya

Annona Squosa

Biji

15-20

NP

2.1.2 Beberapa Tipe Biodiesel

Banyak macam biodiesel seperti diuraikan secara singkat dibawah, diproduksi diberbagai Negara, begantung pada jenis feedstock nya yang digunakan, antara lain :

  1. Coconut Biodiesel

 

Gambar 2.1 Coconut Products

Coconut biodiesel adalah istilah pemasaran untuk biodiesel yang diproduksi dari coconut oil. Biodiesel ini biasanya digunakan di beberapa Negara di eropa, Thailand, Canada dan amerika serikat. Di Indonesia, tipe biodiesel ini belum banyak di produksi dan dikenal sebagai cocodiesel. Cocodiesel yang tidak melalui trans esterification bukanlah biodiesel. Istilah kimia yang biasa diguanakan untuk biodiesel terbuat dari coconut oil ini adalah coconut methyl ester yang biasa disingkat CME.

  1. Soy Biodiesel

 

Gambar 2.2 Soybean Oil

Istilah pemasaran untuk biodiesel di amerika serikat yang diproduksi dari soy bean oil. Soybean oil or soy or soy oil adalah vegetable oil berwarna kuning muda yang diekstrak/dipres dari kacang kedelai (soybean/ soya bean).

Soybean/ soya bean oil ini banyak diproduksi di amerika serikat dan mendomonasi sebagai suatu biodiesel feedstock. Istilah lain dari biodiesel feedstock. Istilah lain dari biodiesel ini adalah methyl soyate atau soy bean biodiesel atu soy biodiesel.Istilah kimia yang bisa digunakan untuk tipe biodiesel ini adalah soy menthyl esters yang juga biasa di singkat sebagai SME atau SOME atau soybean oil methyl esters (SME) atau soybean menthyl esters(SOME).

  1. Palm Biodiesel

 

Gambar 2.3 Red Palm Oil & Palm Tree

Istilah pemasaran untuk biodiesel yang diproduksi dari palm oil. Saat ini, palm oil adalah vegetable oil yang amat berlimpah-limpah di asia tenggara. Istilah kimia yang biasa digunakan untuk palm fatty acid methyl ester atau palm oil menthyl ester. Biosolar yang dipasarkan pertamina adalah campuran dari palm diesel dan petrodiesel.

  1. Jatropha Biodiesel (Jarak Pagar)

 

Gambar 2.4 Jatropha Oil

Istilah pemasaran untuk biodiesel yang diproduksi dari jatropha curcas oil atau jatropha oil. Jatropha methyl ester adalah istilah kimia untuk jatropha biodiesel.

  1. Rape/Rapeseed Biodiesel

 

Gambar 2.5 Rape Seed & Rape Oil

Istilah pemasaran yang biasa digunakan untuk biodiesel yang terbuat dari rape/rapessed oil. Rape menthyl ester (RME) atau rapessed oil menthyl ester biasa disingkat sebagai RME adalah istilah kimia untuk rape/rapeseed biodiesel. Rape/rapeseed biodiesel adalah biodiesel yang paling umum digunakan di eropa. Scania telah menggunakan tipe biodiesel ini.

  1. Peanut Biodiesel

 

Gambar 2.6 Peanut & Peanut Oil

Istilah pemasaran untuk biodiesel yang diproduksi dari peanut oil. Peanut methyl ester adalah istilah kimia untuk peanut biodiesel.

  1. Sunflower Biodiesel

 

Gambar 2.7 Sunflower Oil

Istilah pemasaran untuk biodiesel yang diproduksi dari sunflower oil. Sunflower biodiesel banyak diproduksi di eropa selatan

2.1.3 Proses Pembuatan Biodiesel (Proses Trans-Esterifikasi)

 

Biodiesel dapat digunakan untuk bahan bakar mesin diesel, yang biasanya

menggunakan minyak solar. seperti untuk pembangkit listrik, mesin-mesin pabrik yang menggunakan diesel, juga alat transportasi termasuk mobil yang bermesin diesel. Biodiesel dapat sebagai pengganti 100% minyak solar, maupun sebagai campuran minyak solar tanpa modifikasi mesin. Campuran minyak solar dengan biodiesel diberi kode B (Blending). Sebagai contoh bahan bakar B5 adalah campuran yang terdiri 95% volume minyak solar dengan 5 % volume biodiesel. Minyak solar dengan biodiesel dapat dicampur dengan berbagai perbandingan.

Penerapan peraturan emisi kendaraan mendorong diturunkannya kadar belerang dalam minyak solar. Penurunan kadar belerang dapat menurunkan emisi gas buang kendaraan berupa gas SOx dan SPM (Solid Particulate Matters) yang mengotori udara. Akan tetapi solar yang berkadar belerang rendah memiliki daya pelumasan rendah. Sementara itu produksi solar Indonesia masih sangat tinggi kadar belerangnya (1500- 4100 ppm) Dengan demikian biodiesel sebagai campuran minyak solar mempunyai dua keuntungan sekaligus. Pertama yaitu biodiesel mempunyai kadar belerang yang jauh lebih kecil (sangat ramah lingkungan karena kadar belerang kurang dari 15 ppm) dan yang kedua adalah biodiesel dapat meningkatkan daya pelumasan.

Viskositas biodiesel lebih tinggi dibandingkan viskositas solar, sehingga

biodiesel mempunyai daya pelumasan yang lebih baik daripada solar. Oleh karena

mampu melumasi mesin dan sistem bahan bakar, maka dapat menurunkan keausan piston sehingga mesin yang menggunakan bahan bakar biodiesel menjadi lebih awet. Selain itu biodiesel sudah mengandung oksigen dalam senyawanya, sehingga pembakaran di dalam mesin nyaris sempurna dan hanya membutuhkan nisbah udara/bahan bakar rendah. Dengan demikian emisi senyawa karbon non-CO2 dalam gas buang kendaraan sangat kecil dan penggunaan bahan bakar lebih efisien.

Untuk membuat biodiesel dari minyak jelantah diperlukan peralatan yang

didesain khusus. Di dalam proses tersebut menggunakan bahan-bahan yang sifatnya korosif, berbahaya apabila terhirup atau apabila mengenai kulit dapat menyebabkan iritasi. Selain itu diperlukan pemanasan, sehingga peralatan yang digunakan juga harus tahan panas. Peralatan untuk membuat biodiesel umumnya dibuat dari bahan stainless steel. Berikut ini diuraikan cara pembuatan biodiesel dari minyak jelantah.

 

Bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bahan baku:

1. Minyak jelantah. Sebelum proses esterifikasi maka minyak jelantah dimurnikan terlebih dahulu menggunakan arang aktif.

2. Methanol (CH3OH)/Ethanol (CH3COOH) kemurnian 99%. Bahan ini dapat diperoleh di toko bahan kimia. Jauhkan dari api karena sifatnya yang mudah terbakar. Bahan ini mudah menguap, dan berbahaya apabila terhirup.

3. KOH/NaOH. Bahan ini berupa kristal putih, yang dapat diperoleh di toko bahan kimia. Larutannya apabila mengenai kulit dapat menyebabkan iritasi. Apabila akan digunakan dikeringkan dulu, misalnya menggunakan oven, oleh karena sifatnya mudah menyerap air.

Bahan untuk titrasi/ pencuci:

1.  Isopropyl alkohol kemurnian 99%. Bahan ini dapat diperoleh di toko bahan kimia. Jauhkan dari api karena sifatnya yang mudah terbakar. Bahan ini mudah menguap, sehingga wadahnya harus ditutup rapat-rapat.

2.  Air suling/aquades atau air bebas ion. Merupakan air murni hasil proses penyulingan, atau dihilangkan kandungan ion-ionnya. Air ini juga bisa diperoleh di toko bahan kimia. Air ini sekaligus untuk bahan pencuci.

3.  Larutan Phenolphthalein (PP). Merupakan larutan tidak berwarna yang dapat berubah warnanya menjadi merah muda pada pH tertentu. Phenolphthalein dalam bentuk kristal putih dapat diperoleh di toko bahan kimia. Larutan PP dibuat untuk segera digunakan, apabila disimpan dalam bentuk larutan tidak boleh lebih dari 1 tahun. Untuk menghindari kerusakan, penyimpanan sedapat mungkin menghindari cahaya, dimasukkan di dalam botol berwarna gelap/hitam.

Langkah-langkah dalam proses pembuatan biodiesel adalah sebagai berikut:

A. Proses pemurnian minyak jelantah

1. Pembuatan arang aktif:

• Arang batok kelapa ditumbuk, dan disaring menggunakan saringan kelapa

• Buat larutan kapur 5% dengan memasukkan 1g kapur ke dalam aquadest

• Arang dimasukkan ke dalam larutan kapur dan dipanaskan sampai menit

• Arang disaring dan dikeringkan menggunakan oven/sinar matahari

2. Minyak jelantah disaring untuk memisahkan dengan kotoran padat. Untuk memudahkan penyaringan, minyak dipanaskan sampai suhu 350C.

3. Minyak jelantah hasil penyaringan dicampur dengan arang aktif, diaduk-aduk dan disaring

4. Minyak jelantah dinetralkan dengan memberi larutan NaOH 5% sebanyak 10ml

kemudian diaduk. Setelah terbentuk endapan kemudian disaring

B. Proses transesterifikasi

1.  Minyak jelantah hasil pemurnian kemudian dipanaskan sampai suhu 1000C untuk menghilangkan kandungan airnya. Gunakan alat pengaduk untuk memudahkan penghilangan uap air. Setelah air yang mendidih dalam minyak mulai hilang, selanjutnya panaskan sampai suhu 1300C selama 10 menit, dan dinginkan.

2.  Titrasi untuk menentukan banyaknya katalis (KOH/NaOH) yang diperlukan, dengan cara:

a) Siapkan alat titrasi terdiri buret dan gelas piala kecil

b)  Siapkan larutan 1 gram KOH/NaOH ke dalam 1 liter air suling (larutan 0,1 % KOH/NaOH)

c) Larutkan 1 ml minyak jelantah ke dalam 10 ml isopropil alkohol, dipanaskan sambil diaduk sampai campuran jernih

d) Tambahkan 2 tetes larutan PP.

e)  Isi buret dengan larutan KOH 0,1 %, teteskan larutan tersebut tetes demi

tetes ke dalam larutan minyak jelantah-alkohol-PP, sambil diaduk sampai

larutan berwarna merah muda selama 10 detik

f)  Lihat pada buret, volume (ml) larutan 0,1 % KOH yang digunakan, dan

tambahkan 5ml maka ditemukan jumlah gram KOH yang diperlukan per liter minyak.

4.  Penyiapan kalium/natrium metoksida (K+ / Na+ CH3O-), dengan cara sebagai berikut:

a)  Siapkan metanol, umumnya kebutuhannya adalah 20 % dari volume minyak

jarak. Apabila ada 100 liter minyak jarak maka dibutuhkan 20 liter metanol.

b)  KOH/NaOH yang telah ditentukan jumlahnya, dimasukkan ke dalam

methanol/ethanol, dicampur rata sampai terlarut sempurna, dan terbentuk

kalium/natrium metoksida.

c) Hati-hati dengan kalium/natrium metoksida, gunakan masker, jangan hirup

uapnya, dan apabila mengenai kulit menyebabkan kulit terbakar tanpa terasa karena menyebabkan matirasa. Kalium metoksida, juga sangat korosif. KOH dapat bereaksi dengan alumunium, tin dan seng, jadi gunakan wadah dari gelas tahan panas, enamel atau yang terbaik adalah dari stainless steel.

5. Pemanasan minyak jelantah dan pencampuran dengan kalium/natrium   metoksida, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a)  Minyak jelantah dipanaskan sampai 48-540C.

b)  Siapkan alat pengaduk dan diatur pada kecepatan penuh.

c)  Sambil diaduk, tambahkan kalium/natrium metoksida, dan diaduk terus

antara 50-60 menit.

d)  Proses trans-esterifikasi akan menghasilkan metil ester (minyak biodiesel)

dan hasil samping gliserin

6.  Pendiaman dan pemisahan metil ester (minyak biodiesel) dengan gliserin.

Cara pemisahannya adalah:

a)  Proses dibiarkan sampai sempurna sedikitnya 8 jam dan suhu dipertahankan

pada 380C.

b)  Biodiesel akan berada di bagian atas, dan gliserin ada di bagian bawah

berwarna coklat gelap. Gliserin merupakan cairan kental yang dapat memadat dibawah suhu 380C.

c)  Alirkan gliserin dengan hati-hati dari bagian bawah reaktor, sehingga

biodiesel dapat dipisahkan kemudian ditempatkan di wadah lain.

d) Apabila gliserin memadat maka dapat dipanaskan kembali agar mencair.

e)  Gliserin masih bercampur dengan sisa reaktan dan alkohol, maka

dinetralisasi menggunakan asam mineral dan dipanaskan pada suhu 660C untuk mengambil kembali alkohol, sehingga diperoleh gliserin kemurnian tinggi.

7.  Hasil biodiesel sering tercampur dengan sabun. Biodiesel dicuci menggunakan air suling untuk menghilangkan sabun dan sisa-sisa bahan lain. Proses pencuciannya adalah sebagai berikut:

a)  Pada pencucian pertama, biodiesel ditambah sedikit larutan asam asetat,

kemudian diaduk agar terjadi netralisasi.

b)  Tuangkan air suling dalam wadah, kemudian dituangi biodiesel yang akan

dicuci, kemudian diaduk.

c)  Setelah didiamkan antara 12-24 jam, minyak biodiesel akan terpisah dengan

air pencuci.

d) Minyak yang telah bersih dialirkan untuk memisahkan dengan air yang

mengandung sabun.

e)  Proses pencucian ini diulang 2-3 kali, tanpa penambahan asam. Pada

pencucian ketiga, biodiesel hasil pencucian dipanaskan untuk menghilangkan air yang masih terikut. pH biodiesel hasil pencucian mempunyai pH 7 (netral).

8.  Pengecekan kualitas biodiesel. Biodiesel yang akan digunakan untuk bahan bakar mesin diesel seperti pada mobil, memerlukan kualitas biodiesel yang tinggi.

Tabel 2.2 Spesifikasi Biodiesel

Bagan alir proses pembuatan biodiesel ;

 

BAB III

KESIMPULAN

Seiring berkembangnya zaman, penggunaan energi dari bahan bakar fosil semakin banyak, ini berbanding terbalik dengan semakin menipisnya ketersediaan bahan bakar fosil di muka bumi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pengembangan energi yang terbarukan sangatlah penting. Dari beberapa energi yang terbarukan, Biodiesel merupakan salah satu energi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Biodiesel umumnya terbuat dari tumbuh-tumbuhan, seperti kelapa, kacang, jarak, bunga matahari, palm, kedelai,dll. Selain dari bahan tumbuhan tersebut, biodiesel pun bisa dibuat dari bahan yang sudah tak terpakai (recycle) misalnya dari minyak jelantah. Satu lagi manfaat besar dari Biodiesel, yaitu sangat ramah lingkungan, sehingga selain kita bisa mengembangkan sumber energi yang terbarukan, kita juga bisa menjaga kelestarian Bumi.

DAFTAR PUSTAKA

http://forum.upi.edu/index.php?topic=13702.0

http://teknologi.kompasiana.com/otomotif/2010/11/02/biodiesel/

http://www.jurnalinsinyurmesin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50

http://www.rcti.co.cc/2008/07/biodiesel-energi-alternatif.html

=============================================

 

BIOMASSA

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Energi merupakan komponen penting untuk menunjang aktivitas dan usaha produktif maupun dalam menghasilkan barang dan jasa. Sumber energi dapat berasal dari energi fosil, energi matahari, air, angin atau energi dari sumber daya hayati (bioenergi). Kelangkaan bahan bakar minyak sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Persediaan minyak bumi di dunia makin lama makin menipis dan harganya makin melonjak. Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan sumber energi makin meningkat, terutama dari minyak bumi. Untuk itu, sumber energi selain minyak bumi sangat diperlukan salah satunya adalah bioenergi.

Bionergi merupakan sumber energi (bahan bakar) yang dihasilkan oleh sumber daya hayati seperti tumbuh-tumbuhan, minyak nabati, dan limbah peternakan dan pertanian. Jenis energi yang dihasilkan berupa energi dalam bentuk gas (biogas), cair (biofuel), atau padat (biomass). Energi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menghasilkan panas (kalor), gerak (mekanik), dan listrik tergantung pada alat yang digunakan dan kebutuhan dari pengguna. Dengan kekayaan dan keragaman sumber daya hayati yang ada di Indonesia, pemanfaatan bioenergi merupakan pilhan yang tepat dalam rangka penyediaan energi yang terbarukan, murah, dan ramah lingkungan.

Biomass secara umum lebih dikenal sebagai bahan kering material  organik atau bahan yang tersisa setelah suatu tanaman atau material organik  dihilangkan kadar airnya (dikeringkan). Material organik hidup seperti  tumbuhan dan hewan, umumnya mengandung 80-90% air,  namun setelah kering akan mengandung senyawa hidrokarbon yang sangat tinggi. Senyawa hidrokarbon inilah yang penting sebagai potensi sumber energi yang tersimpan pada biomassa. Untuk lebih mudahnya, kita semua mengetahui bahwa BBM, gas dan batu bara yang sebetulnya berasal dari fosil hewan  dan tumbuhan purba dan tertimbun di dalam perut bumi dalam keadaan  masih menyimpan kandungan senyawa hidrokarbon yang tinggi. Biomassa  ini sangat mudah kita temukan dari aktivitas pertanian, peternakan,  kehutanan, perkebunan, perikanan dan limbah-limbahnya di daerah,  sehingga mudah dimanfaatkan untuk pengembangan energi alternatif. Pada makalah ini, penulis akan menjelaskan pengolahan jagung menjadi etanol sebagai energi alternatif biomassa.

1.2    Perumusan Masalah

  • Bagaimana mengolah jagung menjadi etanol sebagai energi alternatif?
  • Bagaimana kualitas dari ethanol yang dihasilkan dibanding dengan bahan bakar fosil yang ada?

1.3    Tujuan

  • menghasilkan sumber energi (bahan bakar) yang terbarukan, murah dan ramah lingkungan,
  • mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber energi tak terbarukan seperti minyak bumi.

1.4    Manfaat

  • mengurangi pengeluaran masyarakat untuk membeli bahan bakar,
  • mengurangi dampak buruk penggunaan bahan bakar minyak bumi terhadap lingkungan,

 

BAB II

JAGUNG SEBAGAI ENERGI BIOMASSA

 

2.1         Biomassa

Biomassa, dalam industri produksi energi, merujuk pada bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industrial. Umumnya biomassa merujuk pada materi tumbuhan yang dipelihara untuk digunakan sebagai biofuel, tapi dapat juga mencakup materi tumbuhan atau hewan yang digunakan untuk produksi serat, bahan kimia, atau panas. Biomassa dapat pula meliputi limbah terbiodegradasi yang dapat dibakar sebagai bahan bakar. Biomassa tidak mencakup materi organik yang telah tertransformasi oleh proses geologis menjadi zat seperti batu bara atau minyak bumi.

Biomassa merupakan bahan bakar berbasis karbon, hydrogen, dan oksigen. Umumnya, biomassa digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan bantuan turbin uap & gasifiers untuk menghasilkan energi. Bahan baku biomassa yang digunakan adalah residu hutan (seperti pohon yang mati, ranting-ranting, cabang pohon, maupun tunggul pohon). Selain itu beberapa pengembangan lain seperti materi tanaman maupun hewan yang dapat dikonversi menjadi serat atau bahan kimia industri lainnya, termasuk biofuel. Banyak sekali tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan baku biomassa. Contohnya adalah jagung, rami, tebu, dan lain-lain.

 

Gambar 1 Kayu (wikipedia.com)

 

Gambar 2 Tebu (topnews.in)

2.2         Etanol Jagung (Corn Ethanol)

Etanol jagung merupakan etanol yang diproduksi dari jagung sebagai biomassa melalui fermentasi industri, proses kimia, dan penyulingan. Di Amerika Serikat, jagung merupakan bahan baku utama untuk pembuatan etanol, Etanol jagung biasa digunakan sebagai zat tambahan pada bensin untuk mengurangi karbon monoksida.

 

Gambar 3 Etanol Jagung (alternative-energy-fuels.com)

Etanol merupakan bahan bakar yang bersih dan terbarukan, hal ini dapat membantu untuk mengurangi ketergantungan bangsa kita pada bahan bakar fosil dan dapat memberikan berbagai manfaat pada ekonomi dan lingkungan.

Etanol jagung menghasilkan gas rumah kaca yang lebih sedikit dibandingkan bensin. Dewasa ini, etanol jagung mengakibatkan pengurangan emisi gas rumah kaca relatif terhadap bensin sebanyak 20 persen. Dengan peningkatan efisiensi dan penggunaan yang lebih optimal, pengurangan ini dapat mencapai 52 persen.

 

Gambar 4 Perbandingan Bahan bakar fosil dengan etanol jagung

Selain itu, dalam hal energi fosil, setiap galon etanol yang dihasilkan dari jagung saat ini memberikan sepertiga atau lebih energi daripada yang digunakan untuk memproduksinya.

 

Gambar 5 perbandingan bahan bakar fosil yang digunakan untuk proses produksi (eere.energy.gov)

Campuran etanol-bensin dapat meningkatkan angka oktan bensin tersebut. Selain itu campuran ini akan dapat meningkatkan tenaga kuda (horsepower).

 

Gambar 6 Perbandingan angka oktan bensin dengan etanol (eere.energy.gov)

2.3         Pembuatan Etanol Jagung

Ada dua jenis utama produksi jagung etanol: penggilingan penggilingan kering dan basah. Produk dari setiap tipe yang digunakan menjadi berbagai kegunaan tersendiri.

Dalam proses penggilingan kering, seluruh biji jagung ditumbuk menjadi tepung kasar. Tepung kasar tersebut kemudian dicampur dengan air. Kemudian enzim ditambahkan ke hasil tumbukan yang bertujuan untuk mengkonversi pati menjadi dekstrosa, Amonia ditambahkan untuk mengontrol pH dan sebagai nutrisi untuk ragi, yang akan ditambahkan setelahnya. Campuran diproses pada suhu tinggi untuk mengurangi kadar bakteri. Setelah itu ditransfer dan didinginkan dalam fermentor. Ini adalah di mana ragi tersebut akan ditambahkan dan proses konversi dari gula menjadi etanol dan karbondioksida dimulai.

Seluruh proses memakan waktu antara 40 sampai 50 jam, selama waktu berjalan, hasil tumbukan tersebut disimpan dalam suhu dingin untuk memaksimalkani aktivitas ragi. Setelah proses selesai, semuanya dipindahkan ke kolom distilasi dimana etanol akan dihapus dari “stillage“. Etanol dikeringkan menggunakan sistem saringan molekuler dan ditambahkan denaturant seperti bensin. Dengan tambahan terakhir, proses selesai dan produk siap untuk dikirim ke pengecer bensin atau terminal. Stillage yang tersisa kemudian mengalami proses yang berbeda untuk menghasilkan pakan ternak yang bergizi tinggi. Karbon dioksida yang dilepaskan dari proses ini juga digunakan untuk minuman karbonat dan untuk membantu dalam pembuatan es kering (dry ice).

 

Gambar 7 Pembuatan etanol jagung (static.seekingalpha.com)

Proses penggilingan basah mengambil biji jagung dan dicelupkan dalam kombinasi encer asam sulfat dan air selama 24 sampai 48 jam untuk memisahkan gandum ke banyak komponen. Campuran tersebut disalurkan melalui serangkaian penggiling untuk memisahkan benih jagung. Minyak jagung adalah produkyang dihasilkan dari proses ini yang kemudian diekstrak dan dijual. Komponen yang lain, yaitu serat, gluten dan pati dipisahkan dengan menggunakan pemisah hydroclonic dan sentrifugal.

Protein gluten dikeringkan dan disaring untuk membuat makanan jagung gluten. produk ini sangat dicari oleh peternak ungags pedaging sebagai bahan pakan. Cairan yang dihasilkan seduhan terkonsentrasi dan dikeringkan dengan serat dan dijual sebagai pakan jagung gluten dalam industri peternakan. Air rendaman tadi pun juga dijual sebagai bahan makanan dan digunakan sebagai garam musim dingin alternatif yang ramah lingkungan. Pati jagung dan air yang tersisa kemudian dapat diproses satu dari tiga cara: 1) difermentasi menjadi etanol, melalui proses yang sama seperti penggilingan kering, 2) dikeringkan dan dijual sebagai pati jagung, atau 3) dibuat menjadi sirup jagung.

Produksi etanol jagung menggunakan air dalam dua cara – pengairan dan pengolahan. Ada dua jenis pengolahan etanol, penggilingan basah dan penggilingan kering, dan perbedaan utama antara dua proses adalah bagaimana mereka awalnya memperlakukan butiran jagung. Pada penggilingan basah, biji-bijian jagung direndam dalam air, dan kemudian dipisahkan untuk pengolahan, sedangkan penggilingan kering, yang lebih umum, memerlukan proses yang berbeda.

 

Gambar 8 Pabrik Etanol Jagung (Wikipedia.com)

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1    Kesimpulan dan Saran

Energi Biomassa, seperti etanol jagung dapat menjadi energi alternatif untuk pengganti bahan bakar fosil. Selain karena hal ini merupakan energi terbarukan, etanol juga terbukti memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

Dari cara pembuatannya cukup rumit dibandingkan dengan pengolahan bahan bakar fosil. Namun dari masalah biaya produksi, etanol jagung cenderung lebih murah dibandingkan biaya produksi bensin.

Maka dari itu, Biomassa merupakan salah satu alternatif yang dapat dijadikan salah satu solusi agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada bahan bakar fosil. Selain itu, Indonesia sendiri merupakan negara yang masih mengandalkan industri agraris, sehingga, hal ini cukup mudah apabila dikembangkan di Indonesia.

Namun, semua itu perlu dikaji lebih mendalam, energi biomassa seperti etanol jagung apakah cocok dengan negara kita sebagai pengganti bahan bakar fosil.

 

DAFTAR PUSTAKA

______.2012.”Corn Ethanol”. 2 April. http://en.wikipedia.org/wiki/Corn_ethanol.

Sujana, Beni dan Putu Hartawan.” Makalah Sistem Pembangkit Listrik Energi Biomassa ”.2 April. http://dc353.4shared.com/doc/UoEgleK6/preview .html.

US Department of Energy.2005.” Ethanol Myths and Facts”.2 Nopember. http://www1.eere.energy.gov/biomass/ethanol_myths_facts.html.

 

====================================

 ENERGI PASANG SURUT

 

 

BAB I PENDAHULUAN

 

1.1         Latar Belakang

Cadangan minyak bumi, gas alam dan batu bara akan habis dalam waktu dekat karena eksploitasi dilakukan tanpa perhitungan dan kontrol yang jelas. Lalu, energi alternatif apa yang bisa digunakan? Sejumlah pihak muncul dengan ide tenaga pasang surut air laut. Memang bukan teknologi baru, bahkan tergolong teknik paling tua yang pernah dipikirkan manusia. Namun, jenis teknologi ini ramah lingkungan dan tidak mempunyai ekses negatif. Dan yang terpenting, alam memberikannya secara gratis.

Indonesia dengan luas perairan hampir 60% dari total luas wilayah sebesar 1.929.317 km2, Indonesia seharusnya bisa menerapkan teknologi alternatif ini. Apalagi dengan bentangan Timur ke Barat sepanjang 5.150 km dan bentangan Utara ke Selatan 1.930 km telah mendudukkan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Pada musim hujan, angin umumnya bergerak dari Utara Barat Laut dengan kandungan uap air dari Laut Cina Selatan dan Teluk Benggala. Di musim Barat, gelombang air laut naik dari biasanya di sekitar Pulau Jawa. Fenomena alamiah ini mempermudah pembuatan teknik pasang surut tersebut.

Penerapannya di Indonesia bukanlah sesuatu yang mustahil. Tapi perlu ada master plan yang jelas untuk mewujudkannya. Karena ini dapat menjadi sumber energi alternatif potensial. Apalagi proses pembuatannya tidak merusak alam, melainkan ramah lingkungan. Tetapi sebelumnya, harus dilakukan sebuah riset yang berguna untuk mengukur kedalaman sepanjang garis pantai Indonesia. Sehingga dapat ditentukan di daerah mana saja yang layak. Bangsa Indonesia seharusnya menyadari bahwa alam menyediakan semua yang dibutuhkan. Hanya perlu kerja keras dan kebijakan yang memperhatikan sumber daya alam yang terbatas. Sehingga Indonesia tidak perlu risau akan cadangan energi.

1.2         Rumusan Masalah

Dalam ruang lingkup pembahasan ini, maka akan dipertanyakan suatu masalah, yaitu :

  1. Bagaimana pasang surut air laut itu terjadi?
  2. Pemanfaatan pasang surut air laut menjadi energi?

1.3         Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai energi alternatif yang memanfaatkan pasang surut air laut.

1.4         Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penulisan makalah ini adalah

  1. penulis dapat mengetahui gambaran terjadinya pasang surut air laut,
  2. penulis dapat mengetahui proses pemanfaatan pasang surut air laut menjadi energi.

1.5         Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam membuat makalah ini adalah membaca artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan penulisan makalah ini.

 

 

 

 

 

2                        BAB II PEMBAHASAN

 

2.1         Definisi

Menurut Pariwono (1989), fenomena pasang surut diartikan sebagai naik turunnya muka laut secara berkala akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi. Sedangkan menurut Dronkers (1964) pasang surut laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda-benda astronomi terutama oleh matahari, bumi dan bulan. Pengaruh benda angkasa lainnya dapat diabaikan karena jaraknya lebih jauh atau ukurannya lebih kecil.

Pasang surut yang terjadi di bumi ada tiga jenis yaitu: pasang surut atmosfer (atmospheric tide), pasang surut laut (oceanic tide) dan pasang surut bumi padat (tide of the solid earth). Pasang surut laut merupakan hasil dari gaya tarik gravitasi dan efek sentrifugal.  Efek sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat  rotasi.  Gravitasi  bervariasi secara langsung dengan massa tetapi berbanding terbalik terhadap jarak.  Meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, gaya tarik gravitasi bulan dua kali lebih besar daripada gaya tarik matahari dalam membangkitkan pasang surutlaut karena jarak bulan lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi.  Gaya tarik gravitasi menarik airlaut ke arah bulan dan matahari dan menghasilkan dua tonjolan (bulge) pasang surut gravitasional dilaut.  Lintang dari tonjolan pasang surut ditentukan oleh deklinasi, sudut antara sumbu rotasi bumi dan bidang orbital bulan dan matahari. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa energi pasang surut air laut adalah energi yang dihasilkan akibat terjadinya fenomena pasang surut air laut.

2.2         Teori Pasang Surut

2.2.1        Teori Kesetimbangan (Equilibrium Theory)

Teori kesetimbangan pertama kali diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton (1642-1727).  Teori ini menerangkan sifat-sifat pasut secara kualitatif.  Teori terjadi pada bumi ideal yang seluruh permukaannya ditutupi oleh air dan pengaruh kelembaman (Inertia) diabaikan. Teori ini menyatakan bahwa naik-turunnya permukaan laut sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut (King, 1966).  Untuk memahami gaya pembangkit passng surut dilakukan dengan memisahkan pergerakan sistem bumi-bulan-matahari menjadi 2 yaitu, sistem bumi-bulan dan sistem bumi matahari.

Pada teori kesetimbangan bumi diasumsikan tertutup air dengan kedalaman dan densitas yang sama dan naik turun muka laut sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut atau GPP (Tide Generating Force) yaitu Resultante gaya tarik bulan dan gaya sentrifugal, teori ini berkaitan dengan hubungan antara laut, massa air yang naik, bulan, dan matahari. Gaya pembangkit pasut ini akan menimbulkan air tinggi pada dua lokasi dan air rendah pada dua lokasi (Gross, 1987).

2.2.2        Teori Pasang Surut Dinamika (Dynamical Theory)

Pond dan Pickard (1978) menyatakan bahwa dalam teori ini lautan yang homogen masih diasumsikan menutupi seluruh bumi pada kedalaman yang konstan, tetapi gaya-gaya tarik periodik dapat membangkitkan gelombang dengan periode sesuai dengan konstitue-konstituennya.  Gelombang pasut yang terbentuk dipengaruhi oleh GPP, kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi, dan pengaruh gesekan dasar. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Laplace (1796-1825). Teori ini melengkapi teori kesetimbangan sehingga sifat-sifat pasut dapat diketahui secara kuantitatif.  Menurut teori dinamis, gaya pembangkit pasut menghasilkan gelombang pasut (tide wive) yang periodenya sebanding dengan gaya pembangkit pasut.  Karena terbentuknya gelombang, maka terdapat faktor lain yang perlu diperhitungkan selain GPP. Menurut Defant (1958), faktor-faktor tersebut adalah :

• Kedalaman perairan dan luas perairan

• Pengaruh rotasi bumi (gaya Coriolis)

• Gesekan dasar Rotasi bumi menyebabkan semua benda yang bergerak di permukaan bumi akan berubah arah (Coriolis Effect). Di belahan bumi utara benda membelok ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan benda membelok ke kiri.  Pengaruh ini tidak terjadi di equator, tetapi semakin meningkat sejalan dengan garis lintang dan mencapai maksimum pada kedua kutub.  Besarnya juga bervariasi tergantung pada kecepatan pergerakan benda tersebut.

Menurut Mac Millan (1966) berkaitan dengan dengan fenomeana pasut, gaya Coriolis mempengaruhiarus pasut. Faktor gesekan dasar dapat mengurangi tunggang pasut dan menyebabkan keterlambatan fase (Phase lag) serta mengakibatkan persamaan gelombang pasut menjadi non linier semakin dangkal perairan maka semaikin besar pengaruh gesekannya.

2.3         Faktor Penyebab Terjadinya Pasang Surut

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut berdasarkan  teori kesetimbangan adalah rotasi bumi pada sumbunya, revolusi bulan terhadap matahari, revolusi bumi terhadap matahari. Sedangkan berdasarkan teori dinamis adalah kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi (gaya coriolis), dan gesekan dasar. Selain itu juga terdapat beberapa faktor lokal yang dapat mempengaruhi pasut disuatu perairan seperti, topogafi dasar laut, lebar selat, bentuk teluk, dan sebagainya, sehingga berbagai lokasi memiliki ciri pasang surut yang berlainan (Wyrtki, 1961).

Pasang surut laut merupakan hasil dari gaya tarik gravitasi dan efek sentrifugal.  Efek sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat rotasi. Gravitasi bervariasi secara langsung dengan massa tetapi berbanding terbalik terhadap jarak.  Meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, gaya tarik gravitasi bulan dua kali lebih besar daripada gaya tarik matahari dalam membangkitkan pasang surutlaut karena jarak bulan lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi.  Gaya tarik gravitasi menarik airlaut ke arah bulan dan matahari dan menghasilkan dua tonjolan (bulge) pasang surut gravitasional dilaut.  Lintang dari tonjolan pasang surut ditentukan oleh deklinasi, yaitu sudut antara sumbu rotasi bumi dan bidang orbital bulan dan matahari (Priyana,1994) Bulan dan matahari keduanya memberikan gaya gravitasi tarikan terhadap bumi yang besarnya tergantung kepada besarnya masa benda yang saling tarik menarik tersebut. Bulan memberikan gaya tarik (gravitasi) yang lebih besar dibanding matahari.  Hal ini disebabkan karena walaupun masa bulan lebih kecil dari matahari, tetapi posisinya lebih dekat ke bumi. Gaya-gaya ini mengakibatkan air laut, yang menyusun 71% permukaan bumi, menggelembung pada sumbu yang menghadap ke bulan.  Pasang surut terbentuk karena rotasi bumi yang berada di bawah muka air yang menggelembung ini, yang mengakibatkan kenaikan dan penurunan permukaan laut di wilayah pesisir secara periodik.  Gaya tarik gravitasi matahari juga memiliki efek yang sama namun dengan derajat yang lebih kecil. Daerah-daerah pesisir mengalami dua kali pasang dan dua kali surut selama periode sedikit di atas 24 jam (Priyana,1994)

2.4        Tipe Pasang Surut

Perairan laut memberikan respon yang berbeda terhadap gaya pembangkit pasang surut,sehingga terjadi tipe pasut yang berlainan di sepanjang pesisir. Menurut Dronkers (1964), ada tiga tipe pasut yang dapat diketahui, yaitu :

  1. Pasang surut diurnal. Yaitu bila dalam sehari terjadi satu satu kali pasang dan satu kali surut.  Biasanya terjadi di laut sekitar katulistiwa.
  2. pasang surut semi diurnal.  Yaitu bila dalam sehari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut yang hampir sama tingginya.
  3. pasang surut campuran.  Yaitu gabungan dari tipe 1 dan tipe 2, bila bulan melintasi khatulistiwa (deklinasi kecil), pasutnya bertipe semi diurnal, dan jika deklinasi bulan mendekati maksimum, terbentuk pasut diurnal.

Menurut Wyrtki (1961), pasang surut di Indonesia dibagi menjadi 4 yaitu :

  1. Pasang surut harian tunggal (Diurnal Tide) Merupakan pasut yang hanya terjadi satu kali pasang dan satu kali surut dalam satu hari, ini terdapat di Selat Karimata
  2. Pasang surut harian ganda (Semi Diurnal Tide) Merupakan pasut yang terjadi dua kali pasang dan dua kali surut yang tingginya hampir sama dalam satu hari, ini terdapat di Selat Malaka hingga Laut  Andaman.
  3. Pasang surut campuran condong harian tunggal (Mixed Tide, Prevailing Diurnal) Merupakan pasut yang tiap harinya terjadi satu kali pasang dan satu kali surut tetapi terkadang dengan dua kali pasang dan dua kali surut yang sangat berbeda dalam tinggi dan waktu, ini terdapat di Pantai Selatan Kalimantan dan Pantai Utara Jawa Barat.
  4. Pasang surut campuran condong harian ganda (Mixed Tide, Prevailing Semi Diurnal) Merupakan pasut yang terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari tetapi terkadang terjadi satu kali pasang dan satu kali surut dengan memiliki tinggi dan waktu yang berbeda, ini terdapat di Pantai Selatan Jawa dan Indonesia Bagian Timur

2.5         Arus Pasut

Gerakan air vertikal yang berhubungan dengan naik dan turunnya pasang surut, diiringi oleh gerakan air horizontal yang disebut dengan arus pasang surut.  Permukaan air laut senantiasa berubah-ubah setiap saat karena gerakan pasut, keadaan ini juga terjadi pada tempat-tempat sempit seperti teluk dan selat, sehingga menimbulkan arus pasut (Tidal current)

Gerakan arus pasut  dari laut lepas yang merambat ke perairan pantai akan mengalami perubahan, faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah berkurangnya kedalaman (Mihardja et,. al 1994).

Menurut King (1962), arus yang terjadi di laut teluk dan laguna adalah akibat massa air mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah yang disebabkan oleh pasut. Aruspasang surut adalah arus yang cukup dominan pada perairan teluk yang memiliki karakteristik pasang (Flood) dan surut atau ebb. Pada waktu gelombang pasut merambat memasuki perairan dangkal, seperti muara sungai atau teluk, maka badan air kawasan ini akan bereaksi terhadap aksi dari perairan lepas.

Pada daerah-daerah di mana arus pasang surut cukup kuat, tarikan gesekan pada dasar laut menghasilkan potongan arus vertikal, dan resultan turbulensi menyebabkan bercampurnya lapisan air bawah secara vertikal.  Pada daerah lain, di mana arus pasang surut lebih lemah, pencampuran sedikit terjadi, dengan demikian stratifikasi (lapisan-lapisan air dengan kepadatan berbeda) dapat terjadi. Perbatasan antar daerah-daerah kontras dari perairan yang bercampur dan terstratifikasi seringkali secara jelas didefinisikan, sehingga terdapat perbedaan lateral yang ditandai dalam kepadatan air pada setiap sisi batas. 

2.6         Pasang Surut di Perairan Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh dua lautan yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik serta posisinya yang berada di garis katulistiwa sehingga kondisi pasang surut, angin, gelombang, dan arus laut cukup besar.  Hasil pengukuran tinggi pasang surut di wilayahlaut Indonesia menunjukkan beberapa wilayah lepas laut pesisir daerah Indonesia memiliki pasang surut cukup tinggi. 

Keadaan pasang surut di perairan Nusantara ditentukan oleh penjalaran pasang surut dari Samudra Pasifik dan Hindia serta morfologi pantai dan batimeri perairan yang kompleks dimana terdapat banyak selat, palung dan laut yang dangkal dan laut dalam.  Keadaan perairan tersebut membentuk pola pasang surut yang beragam.  Di Selat Malaka pasang surut setengah harian (semidiurnal) mendominasi tipe pasut di daerah tersebut.  Berdasarkan pengamatan pasang surut di Kabil, Pulau Batam diperoleh bilangan Formzhal sebesar 0,69 sehingga pasang surut di Pulau Batam dan Selat Malaka pada umumnya adalah pasut bertipe campuran dengan tipe ganda yang menonjol.  Pasang surut harian (diurnal) terdapat di Selat Karimata dan Laut Jawa. Berdasarkan pengamatan pasut di Tanjung Priok diperoleh bilangan Formzhal sebesar 3,80.  Jadi tipe pasut di Teluk Jakarta dan lautJawa pada umumnya adalah pasut bertipe tunggal.  Tunggang pasang surut di perairan Indonesia bervariasi antara 1 sampai dengan 6 meter.  Di Laut Jawa umumnya tunggang pasang surut antara 1 – 1,5 m kecuali di Selat madura yang mencapai 3 meter.  Tunggang pasang surut 6 meter di jumpai di Papua (Diposaptono, 2007).

2.7         Manfaat  Energi Pasang Surut

 

Gambar 1 Ombak masuk ke dalam muara sungai ketika terjadi pasang naik air laut.

Pasang surut menggerakkan air dalam jumlah besar setiap harinya; dan pemanfaatannya dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang cukup besar. Dalam sehari bisa terjadi hingga dua kali siklus pasang surut. Oleh karena waktu siklus bisa diperkirakan (kurang lebih setiap 12,5 jam sekali), suplai listriknya pun relatif lebih dapat diandalkan daripada pembangkit listrik bertenaga ombak. Namun demikian, menurut situs darvill.clara.net, hanya terdapat sekitar 20 tempat di dunia yang telah diidentifikasi sebagai tempat yang cocok untuk pembangunan pembangkit listrik bertenaga pasang surut ombak.

Pada dasarnya ada dua metodologi untuk memanfaatkan energi pasang surut:

 

Gambar 2 Ketika surut, air mengalir keluar dari dam menuju laut sambil memutar turbin

1. Dam pasang surut (tidal barrages)

Cara ini serupa seperti pembangkitan listrik secara hidro-elektrik yang terdapat di dam/waduk penampungan air sungai. Hanya saja, dam yang dibangun untuk memanfaatkan siklus pasang surut jauh lebih besar daripada dam air sungai pada umumnya. Dam ini biasanya dibangun di muara sungai dimana terjadi pertemuan antara air sungai dengan air laut. Ketika ombak masuk atau keluar (terjadi pasang atau surut), air mengalir melalui terowongan yang terdapat di dam. Aliran masuk atau keluarnya ombak dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin (Lihat gambar 1 dan 2)

 

Gambar 3 PLTPs La Rance, Brittany, Perancis.

Gambar atas menampilkan aliran air dari kiri ke kanan. Gambar sebelah kiri bawah menampilkan proyek dam ketika masih dalam masa konstruksi. Gambar kanan menampilkan proses perakitan turbin dan baling-balingnya. 

Pembangkit listrik tenaga pasang surut (PLTPs) terbesar di dunia terdapat di muara sungai Rance di sebelah utara Perancis. Pembangkit listrik ini dibangun pada tahun 1966 dan berkapasitas 240 MW. PLTPs La Rance didesain dengan teknologi canggih dan beroperasi secara otomatis, sehingga hanya membutuhkan dua orang saja untuk pengoperasian pada akhir pekan dan malam hari. PLTPs terbesar kedua di dunia terletak di Annapolis, Nova Scotia, Kanada dengan kapasitas “hanya” 16 MW.

Kekurangan terbesar dari pembangkit listrik tenaga pasang surut adalah mereka hanya dapat menghasilkan listrik selama ombak mengalir masuk (pasang) ataupun mengalir keluar (surut), yang terjadi hanya selama kurang lebih 10 jam per harinya. Namun, karena waktu operasinya dapat diperkirakan, maka ketika PLTPs tidak aktif, dapat digunakan pembangkit listrik lainnya untuk sementara waktu hingga terjadi pasang surut lagi.

2. Turbin lepas pantai (offshore turbines)

Pilihan lainnya ialah menggunakan turbin lepas pantai yang lebih menyerupai pembangkit listrik tenaga angin versi bawah laut. Keunggulannya dibandingkan metode pertama yaitu: lebih murah biaya instalasinya, dampak lingkungan yang relatif lebih kecil daripada pembangunan dam, dan persyaratan lokasinya pun lebih mudah sehingga dapat dipasang di lebih banyak tempat.

Beberapa perusahaan yang mengembangkan teknologi turbin lepas pantai adalah: Blue Energy dari Kanada, Swan Turbines (ST) dari Inggris, dan Marine Current Turbines (MCT) dari Inggris. Gambar hasil rekaan tiga dimensi dari ketiga jenis turbin tersebut ditampilkan dalam Gambar 4.

Gambar 4 PLTPs La Rance, Brittany, Perancis.

Gambar sebelah kiri (1): Seagen Tidal Turbines buatan MCT. 

Gambar tengah (2): Tidal Stream Turbines buatan Swan Turbines. 

Gambar kanan atas (3): Davis Hydro Turbines dari Blue Energy. 

Gambar kanan bawah (4): skema komponen Davis Hydro Turbines milik Blue Energy. Picture credit: (1) marineturbines.com, (2) swanturbines.co.uk, (3) & (4) bluenergy.com.

Teknologi MCT bekerja seperti pembangkit listrik tenaga angin yang dibenamkan di bawah laut. Dua buah baling dengan diameter 15-20 meter memutar rotor yang menggerakkan generator yang terhubung kepada sebuah kotak gir (gearbox). Kedua baling tersebut dipasangkan pada sebuah sayap yang membentang horizontal dari sebuah batang silinder yang diborkan ke dasar laut. Turbin tersebut akan mampu menghasilkan 750-1500 kW per unitnya, dan dapat disusun dalam barisan-barisan sehingga menjadi ladang pembangkit listrik. Demi menjaga agar ikan dan makhluk lainnya tidak terluka oleh alat ini, kecepatan rotor diatur antara 10-20 rpm (sebagai perbandingan saja, kecepatan baling-baling kapal laut bisa berkisar hingga sepuluh kalinya).

Dibandingkan dengan MCT dan jenis turbin lainnya, desain Swan Turbines memiliki beberapa perbedaan, yaitu: baling-balingnya langsung terhubung dengan generator listrik tanpa melalui kotak gir. Ini lebih efisien dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan teknis pada alat. Perbedaan kedua yaitu, daripada melakukan pemboran turbin ke dasar laut ST menggunakan pemberat secara gravitasi (berupa balok beton) untuk menahan turbin tetap di dasar laut.

Adapun satu-satunya perbedaan mencolok dari Davis Hydro Turbines milik Blue Energy adalah poros baling-balingnya yang vertikal (vertical-axis turbines). Turbin ini juga dipasangkan di dasar laut menggunakan beton dan dapat disusun dalam satu baris bertumpuk membentuk pagar pasang surut (tidal fence) untuk mencukupi kebutuhan listrik dalam skala besar.

Berikut ini disajikan secara ringkas kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga pasang surut

Kelebihan:

  • Setelah dibangun, energi pasang surut dapat diperoleh secara gratis.
  • Tidak menghasilkan gas rumah kaca ataupun limbah lainnya.
  • Tidak membutuhkan bahan bakar.
  • Biaya operasi rendah.
  • Produksi listrik stabil.
  • Pasang surut air laut dapat diprediksi.
  • Turbin lepas pantai memiliki biaya instalasi rendah dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar.

Kekurangan:

  • Sebuah dam yang menutupi muara sungai memiliki biaya pembangunan yang sangat mahal, dan meliputi area yang sangat luas sehingga merubah ekosistem lingkungan baik ke arah hulu maupun hilir hingga berkilo-kilometer.
  • Hanya dapat mensuplai energi kurang lebih 10 jam setiap harinya, ketika ombak bergerak masuk ataupun keluar.

 

3          BAB III PENUTUP

 

3.1         Simpulan

Setelah membaca berbagai artikel yang di dapat dan penulis bahas kembali dalam makalah ini maka disimpulkan sebagai berikut:

  1. Fenomena pasang surut diartikan sebagai naik turunnya muka laut secara berkala akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi.
  2. Energi pasang surut air laut adalah energi yang dihasilkan akibat terjadinya fenomena pasang surut air laut.
  3. Ada tiga tipe pasut yang dapat diketahui, yaitu : Pasang surut diurnal, pasang surut semi diurnal,pasang surut campuran.  Sedangkan pasang surut di Indonesia dibagi menjadi 4 yaitu : Pasang surut harian tunggal (Diurnal Tide), Pasang surut harian ganda (Semi Diurnal Tide), Pasang surut campuran condong harian tunggal (Mixed Tide, Prevailing Diurnal) , Pasang surut campuran condong harian ganda (Mixed Tide, Prevailing Semi Diurnal).
  4. Energi Pasang Surut Air Laut dapat digunakan sebagai energi alternatif yang mana energi ini berasal dari fenomena pasang surut laut.
    1. Gunakanlah energi secara bijak.
    2. Kembangkan energi-energi alternatif dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Indonesia.
    3. Jangan terlalu bergantung pada energi fosil, karena suatu saat energi tersebut akan habis.

3.2         Saran

4          DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, Thicon.2008.”Pemanfaatan Energi Laut 2: Pasang Surut”. http://majarimagazine.com/2008/01/energi-laut-2-pasang-surut/ (diunduh  02 April 2012)

Muhammad.2007.”Pasang Surut Laut dan Keadaanya di Indonesia”. http://rageagainst.multiply.com/journal/item/35?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem (diunduh 04 April 2012)

Suardi, Yogi.No date.”Pasang Surut”. http://www.ilmukelautan.com/oseanografi/fisika-oseanografi/402-pasang-surut (diunduh 04 April 2012)

==================================

ENERGI TERBARUKAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1             Latar Belakang Masalah

Sumber energi konvensional berbahan bakar minyak, batu bara, dan gas alam terbukti sangat efektif secara ekonomis, tetapi pada saat itu juga berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Bahan bakar tenaga fosil ini semakin bertambah kebutuhannya oleh masyarakat. Padahal bakar bakar fosil ini merupakan sumber bahan bakar yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan proses yang rumit utuk tercipta kembali.

Oleh Karena itu jika penggunaan bahan bakar yang memerlukan proses dan waktu yang sangat lama untuk pembentukannya ini terus menurus dipakai, maka lama kelamaan bahan bakar akan cepat habis karena jumlah konsumsi yang lebih banyak daripada proses produksi.

Bahkan jika hal ini terjadi, maka akan terjadi krisis berkepanjangan yang akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia.

Untuk menanggulangi hal tersebut, maka tidak ada cara lain selain mencari sumber energi lain yang terbarukan, yang dapat dengan mudah dibentuk kembali di alam, Perumusan Masalah

1.2             Tujuan

  1. Mengetahui pengertian sumber energi terbaharukan
  2. Mengetahui jenis-jenis dari sumber energi terbaharukan
  3. Mengetahui pemanfaatan sumber energi terbaharukan dalam kehidupan sehari-hari
    1. Untuk memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa tentang adanya sumber energi alternatif.
    2. Untuk membangun pola pikir mahasiswa dan masyarakat agar tidak tergantung pada bahan bakar fosil

1.3             Manfaat

1.4             Batasan Masalah

Batasan masalah dalam makalah ini adalah:

  1. Pemanfaatan sumber energi terbaharukan
  2. Pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan
  3. Studi pustaka

1.5             Metodologi

Dengan metode ini penulis mencari bahan bahan pembuatan makalah dengan cara mencari buku buku dan pencarian data melalui internet.

  1. Diskusi

Dengan metode ini, bahan yang telah di dapat didiskusikan oleh penulis dengan rekan rekan satu kelompok.


BAB II
LANDASAN TEORI

Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Umumnya, istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi, yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change. Selama beberapa tahun, apa yang sebenarnya dimaksud sebagai energi alternatif telah berubah akibat banyaknya pilihan energi yang bisa dipilih yang tujuan yang berbeda dalam penggunaannya.

Istilah “alternatif” merujuk kepada suatu teknologi selain teknologi yang digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Teknologi alternatif yang digunakan untuk menghasilkan energi dengan mengatasi masalah dan tidak menghasilkan masalah seperti penggunaan bahan bakar fosil.

2.1             Energi Panas Bumi

 

 

Gambar II‑1 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB)

Energi panas Bumi adalah energi yang diekstraksi dari panas yang tersimpan di dalam bumi. Energi panas Bumi ini berasal dari aktivitas tektonik di dalam bumi yang terjadi sejak planet ini diciptakan. Panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan BumiEnergi ini telah dipergunakan untuk memanaskan ruangan ketika musim dingin sejak peradaban Romawi, namun sekarang lebih populer untuk menghasilkan energi listrik. Sekitar 10 Giga Watt pembangkit listrik tenaga panas Bumi telah dipasang di seluruh dunia pada tahun 2007, dan menyumbang sekitar 0.3% total energi listrik dunia.

Energi panas Bumi cukup ekonomis dan ramah lingkungan, namun terbatas hanya pada dekat area perbatasan lapisan tektonik.

Pangeran Piero Ginori Conti mencoba generator panas Bumi pertama pada 4 July 1904 di area panas Bumi Larderello di Italia. Grup area sumber panas Bumi terbesar di dunia, disebut The Geyser, berada di CaliforniaAmerika Serikat. Pada tahun 2004, lima negara (El SalvadorKenyaFilipinaIslandia, dan Kostarika) telah menggunakan panas Bumi untuk menghasilkan lebih dari 15% kebutuhan listriknya.

Pembangkit listrik tenaga panas Bumi hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik di mana temperatur tinggi dari sumber panas Bumi tersedia di dekat permukaan. Pengembangan dan penyempurnaan dalam teknologi pengeboran dan ekstraksi telah memperluas jangkauan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas Bumi dari lempeng tektonik terdekat. Efisiensi termal dari pembangkit listrik tenaga panas Bumi cenderung rendah karena fluida panas Bumi berada pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan dengan uap atau air mendidih. Berdasarkan hukum termodinamika, rendahnya temperatur membatasi efisiensi dari mesin kalor dalam mengambil energi selama menghasilkan listrik. Sisa panas terbuang, kecuali jika bisa dimanfaatkan secara lokal dan langsung, misalnya untuk pemanas ruangan. Efisiensi sistem tidak memengaruhi biaya operasional seperti pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil.

2.1.1       Proses Pemanfaatan Panas Bumi

 

Gambar II‑2 Proses Pemanfaatan Panas Bumi

Proses pemanfaatan panas bumi ini adalah sebagai berikut:

  1. Inti panas bumi menciptakan magma dan memanaskan kerak bumi yang terdiri dari batuan dan air.
  2. Pengeboran kira-kira sejauh dua mile, mengalirkan air panas dan uap dari inti bumi ke permukaan.
  3. Uap panas yang naik ke permukaan dan mendorong turbine, dan memutar generator.
  4. Generator menghasilkan energi listrik dan mengirimkannya ke power lines, yang membawa energi listrik untuk di manfaatkan kebutuhan rumah tangga dan industri.

2.2             Energi Matahari

Matahari adalah sumber energi utama yang memancarkan energi yang luar biasa besarnya ke permukaan bumi. Pada keadaan cuaca cerah, permukaan bumi menerima sekitar 1000 watt energi matahari per-meter persegi. Kurang dari 30 % energi tersebut dipantulkan kembali ke angkasa, 47% dikonversikan menjadi panas, 23 % digunakan untuk seluruh sirkulasi kerja yang terdapat di atas permukaan bumi, sebagaian kecil 0,25 % ditampung angin, gelombang dan arus dan masih ada bagian yang sangat kecil 0,025 % disimpan melalui proses fotosintesis di dalam tumbuh-tumbuhan yang akhirnya digunakan dalam proses pembentukan batu bara dan minyak bumi (bahan bakar fosil, proses fotosintesis yang memakan jutaan tahun) yang saat ini digunakan secara ekstensif dan eksploratif bukan hanya untuk bahan bakar tetapi juga untuk bahan pembuat plastik, formika, bahan sintesis lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa sumber segala energi adalah energi matahari. Energi matahari dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara yang berlainan bahan bakar minyak adalah hasil fotosintesis, tenaga hidro elektrik adalah hasil sirkulasi hujan tenaga angin adalah hasil perbedaan suhu antar daerah dan sel surya (sel fotovoltaik) yang menjanjikan masa depan yang cerah sebagai sumber energi listrik.

Karena sel surya sanggup menyediakan energi listrik bersih tanpa polusi, mudah dipindah, dekat dengan pusat beban sehingga penyaluran energi sangat sederhana serta sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai karakteristik cahaya matahari yang baik (intensitas cahaya tidak fluktuatif) dibanding tenaga angin seperti di negara-negara 4 musim, utamanya lagi sel surya relatif efisien, tidak ada pemeliharaan yang spesifik dan bisa mencapai umur yang panjang serta mempunyai keandalan yang tinggi.

2.2.1       Cara Kerja

Pada bagian ini akan dipelajari bagaimana cara sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sel surya yang sering kita lihat adalah sekumpulan modul sel photovoltaic (photo = cahaya, voltaic = listrik) yang disusun sedemikian rupa dan dikemas dalam sebuah frame. Sel photvoltaic ini yang nantinya akan merubah secara langsung energi matahari menjadi listrik.

 

Gambar II‑3 Solar cell

Sel photovoltaic ini terbuat dari bahan khusus semikonduktor yang sekarang banyak digunakan dan disebut dengan silikon. Ketika cahaya mengenai sel silikon, cahaya tersebut akan diserap oleh sel ini, hal ini berarti bahwa energi cahaya yang diserap telah ditransfer ke bahan semikonduktor yang berupa silikon. Energi yang tersimpan dalam semikonduktor ini akan mengakibatkan elektron lepas dan mengalir dalam semikonduktor. Semua sel photovoltaic ini juga memiliki medan elektrik yang memaksa elektron yang lepas karena penyerapan cahaya tersebut untuk mengalir dalam suatu arah tertentu. Elektron yang mengalir ini adalah arus listrik, dengan meletakkan terminal kontak pada bagian atas dan bawah dari sel photovoltaic ini akan dapat dilihat dan diukur arus yang mengalir sehingga dapat digunakan untuk menyuplai perangkat eksternal. Hal diatas adalah dasar perubahan energi surya menjadi listrik oleh semikonduktor silikon.

Dalam keadaan cuaca yang cerah, sebuah sel surya akan menghasilkan tegangan konstan sebesar 0.5 V sampai 0.7 V dengan arus sekitar 20 mA dan jumlah energi yang diterima akan mencapai optimal jika posisi sel surya 90O (tegak lurus) terhadap sinar matahari selain itu juga tergantung dari konstruksi sel surya itu sendiri. Ini berarti bahwa sebuah sel surya akan menghasilkan daya 0.6 V x 20 mA = 12 mW. Jika matahari memancarkan energinya ke permukaan bumi sebesar 100 W/m2 atau 100 mW/cm2 , maka bisa dibayangkan energi yang dihasilkan sel surya yang rata-rata mempunyai luas 1 cm2 bandingkan 32 dengan bahan bakar fosil (BBM) yang memakan waktu jutaan tahun.

2.3             Energi Angin

Teknologi tenaga angin, sumber energi paling cepat berkembang di dunia, sepintas terlihat sederhana. Namun dibalik menara tinggi, langsing dan bilahan besi putar terdapat pergerakan yang kompleks dari bahan-bahan yang ringan seperti desain aerodinamis dan komputer yang dijalankan secara elektronik. Tenaga ditransfer melalui baling-baling, kadang dioperasikan pada variable kecepatan, lalu ke generator (meskipun beberapa turbin menghindari kotak peralatan dengan menjalankan langsung)

2.3.1       Cara Kerja

Cara kerjanya cukup sederhana, energi angin yang memutar turbin angin, diteruskan untuk memutar rotor pada generator dibagian belakang turbin angin, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Energi Listrik ini biasanya akan disimpan kedalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan.

2.3.2       Tenaga Angin saat ini

Perkembangan teknologi dalam dua dekade terakhir menghasilkan turbin angin yang modular dan mudah dipasang. Saat ini sebuah turbin angin modern 100 kali lebih kuat daripada turbin dua dekade yang lalu dan ladang angin saat ini menyediakan tenaga besar  yang setara dengan pembangkit listrik konvensional. Pada awal tahun 2004, pemasangan tenaga angin secara global telah mencapai 40.300 MW sehingga tenaga yang dihasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 19 juta rumah tangga menengah di Eropa  yang berarti sama dengan mendekati 47 juta orang.

Dalam 15 tahun terakhir ini, seiring meningkatnya pasar,  tenaga angin memperlihatkan menurunnya biaya produksi hingga 50%. Saat ini di wilayah yang anginnya maksimum, tenaga angin mampu menyaingi PLTU batu bara teknologi baru dan di beberapa lokasi dapat menandingi pembangkit listrik tenaga gas alam.

2.3.3       Tenaga Angin pada tahun 2020

Selama beberapa tahun terakhir  pemasangan kapasitas angin meningkat melebihi 30%. Hal tersebut membuat target untuk menjadikan tenaga angin  mampu memenuhi kebutuhan energi dunia hingga  12 persen  pada tahun 2020  menjadi realistis. Di saat bersamaan hal tersebut juga akan membuka kesempatan terbukanya lapangan pekerjaan hingga dua juta dan mengurangi emisi CO2 hingga 10.700 juta ton.

Berkah terus meningkatnya ukuran  dan kapasitas rata-rata turbin, pada tahun 2020 biaya pembangkit listrik tenaga angin pada wilayah yang menunjang akan turun hingga 2.45 sen per KWh- lebih murah 36 persen dari biaya pada tahun 2003 yang mencapai  3.79 euro/KWh. Sambungan kabel listrik tidak termasuk dalam biaya ini.

2.3.4       Tenaga angin setelah tahun 2020

Sumber angin dunia sangat besar dan menyebar dengan baik di semua kawasan dan negara. Menggunakan teknologi saat ini, tenaga angin diperkirakan dapat menyediakan 53.000 Terawat/jam setiap tahunnya. Yang berarti dua kali lebih besar dari proyeksi permintaan energi pada tahun 2020-meninggalkan tempat yang penting untuk tumbuhnya industri bahkan dalam 1 dekade kedepan. Amerika Serikat sendiri mempunyai potensi angin yang cukup untuk menyediakan pasokan kebutuhan energinya bahkan  tiga kali lebih besar daripada kebutuhannya. 

2.3.5       Kelebihan Tenaga Angin

Ramah lingkungan- keuntungan terpenting dari tenaga angin adalah berkurangnya level emisi karbon dioksida penyebab perubahan ikilm. Tenaga ini juga bebas dari polusi yang sering diasosiasikan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan nuklir.

Penyeimbang energi yang sangat baik -emisi karbon dioksida berhubungan dengan proses produksi.  Pemasangan dan penggunaan  turbin angin selama rata-rata 20 tahun siklus hidup ‘membayar kembali’ terjadinya emisi   setelah 3-6 bulan pertama-yang berarti lebih dari 19 tahun produksi energi tanpa ongkos lingkungan.

Cepat menyebar-pembangunan ladang angin  (wind farm) dapat diselesaikan dalam waktu seminggu.  Menara turbin, badan  dan bilahan besi di pasang di atas permukaan beton bertulang dengan menggunakan alat pemindah besar.

Sumber energi terbarukan dan dapat diandalkan- angin yang menjalankan turbin selalu gratis dan tidak terkena dampak harga bahan bakar fosil yang fluktuatif. Tenaga ini juga tidak butuh untuk ditambang, digali atau dipindahkan ke pembangkit listrik. Seiring meningkatnya harga bahan bakar fosil, nilai tenaga angin juga meningkat dan biaya keseluruhan pembangkit akan menurun.

Selanjutnya, dalam proyek  besar yang menggunakan turbin ukuran medium yang sudah disetujui, tenaga angin mampu beroperasi hingga 98% secara konstan. Artinya hanya dua persen waktu turun mesin untuk perbaikan- catatan yang jauh lebih baik dari yang bisa diharapkan dari pembangkit listrik konvensional.

2.4             Energi Air

Energi Hidroelectrik adalah energi air. Air bergerak menyimpan energi alami yang sangat besar, apakah air bagian dari sungai yang mengalir atau ombak di lautan. Bayangkan kekuatan merusak dari sungai yang merusak tempat penyimpanannya dan menyebabkan banjir atau ombak tinggi yang merusak garis pantai pendek dan kamu dapat memvisualisasikan jumah kekuatan yang terlibat.

Energi ini dapat dimanfaatkan dan dikonversikan menjadi listrik, dan pembangkit listrik tenaga air tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Ini juga merupakan sumber energi terbarukan karena air secara terus menerus mengisi ulang melalui siklus hidrologi bumi. Semua sistem hidroelectrik membutuhkan sumber air mengalir tetap, seperti sungai atau anak sungai, tidak seperti tenaga matahari dan angin, tenaga ini dapat menghasilkan tenaga terus menerus selama 24 jam setiap harinya.

2.4.1       Tenaga Ombak

Dewan Energi Dunia memprediksikan bahwa tenaga ombak dapat menghasilkan dua terawatts energi setiap tahunnya. Ini dua kali lipat dari produksi listrik dunia saat ini dan setara dengan energi yang dihasilkan oleh 2000 pembangkit listrik bertenaga minyak, gas, batu bara dan  nuklir. Total energi terbarukan di dalam laut, jika dapat dimanfaatkan, akan dapat memenuhi kebutuhan energi dunia lebih dari 5000 kali. Tapi hingga kini pemanfaatan tenaga ombak masih bersifat teori. Bahkan teknologinya masih belum dikembangkan, dan masih sangat awal untuk memprediksikan secepat apa ini akan  berkontribusi pada gambaran energi global.

2.4.2       Tenaga Sungai

Pada tahun 2003, 16 persen listrik dunia diproduksi oleh pembangkit listri tenaga air. Tenaga air memanfaatkan energi air yang bergerak dari  tingkat tinggi ke tingkat rendah

(contoh, air mengalir kebawah) makin besar jatuhnya air, makin cepat aliran air maka makin besar listrik dapat dihasilkan,  Sayangnya, bendungan yang dapat beroperasi untuk tenaga air dapat menenggelamkan ekosistem. Air membutukan komunitas hilir, petani dan ekosistem seharusnya juga dihitung sebagai bagian komunitas.

Lebih lanjut, energi air dari bendungan tidak bisa diandalkan selama musim kering yang panjang  dan musim kemarau ketika sungai kering atau volumenya berkurangBagaimanapun juga, sistem hidro skala kecil dapat menghasilkan listrik cukup besar tanpa membutuhkan bendungan yang besar. klasifikasi sebagai “kecil,” ‘Mini,” “mikro,” tergantung pada berapa banyak listrik yang diproduksinya, sistem hidro kecil menangkap energi sungai tanpa mengambil banyak air dari aliran alaminya. Tenaga air berskala kecil merupakan sumber energi yang ramah  lingkungan dengan perkembangan yang potensial, tapi ini tidak akan mencapai potensialnya kecuali kita memberikannya kesempatan.

2.5             Biomassa

Tumbuhan biasanya menggunakan fotosintesis untuk menyimpan tenaga surya, udara, dan CO2. Bahan bakar bio adalah bahan bakar yang diperoleh dari biomassa – Organisme atau produk dari metabolisme mereka, seperti kotoran dari sapi. Kotoran tersebut merupakan energi terbaharui.

Riset untuk mengubah bahan bakar bio menjadi listrik menggunakan sel bahan bakar adalah bidang penelitian yang sangat aktif.

Biomassa dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar atau untuk memproduksi bahan bakar bio cair. Biomass yang diproduksi dengan teknik pertanian, seperti biodiesel, etanol, dan bagasse (seringkali sebuah produk sampingan dari pengkultivasian tebu) dapat dibakar dalam mesin pembakaran dalam atau pendidih.

Sebuah hambatan adalah seluruh biomassa harus melalui proses sebagai berikut: harus dikembangkan, dikumpulkan, dikeringkan, difermentasi dan dibakar. Seluruh langkah ini membutuhkan banyak sumber daya dan infra struktur.

2.6             Bio cair

Bahan bakar bio cair biasanya adalah bio alcohol seperti metanol, etanol dan biodiesel. Biodiesel dapat digunakan pada kendaraan diesel modern dengan sedikit atau tanpa modifikasi dan dapat diperoleh dari limbah dan kasar sayur dan minyak hewani serta lemak. Di beberapa daerah jagung, gula bit, tebu dan rumput yang tumbuh secara khusus untuk menghasilkan etanol (juga dikenal sebagai alkohol) suatu cairan yang dapat digunakan dalam mesin pembakaran internal dan bahan bakar minyak.

Rencana Uni Eropa untuk menambah 5% bioetanol untuk bensin di Eropa pada tahun 2010. Di negara UK (United Kingdom) saja produksi akan memerlukan 12.000 kilometer persegi di negara itu 65.000 kilometer persegi tanah yang subur.

Lain-lain, lebih efisien sumber biofuel, seperti kelapa dan minyak kedelai, mungkin akan memiliki dampak lingkungan negatif yang signifikan akibat kerusakan habitat di daerah-daerah di mana mereka tumbuh.

2.6.1       Solid Biomass

Penggunaan langsung biasanya dalam bentuk padatan yang mudah terbakar, baik kayu bakar atau tanaman lapangan yang mudah terbakar. Bidang tanaman dapat tumbuh secara khusus untuk pembakaran atau dapat digunakan untuk keperluan lain, dan limbah pabrik diproses kemudian digunakan untuk pembakaran. Kebanyakan jenis biomatter, termasuk pupuk kandang kering, sebenarnya dapat dibakar untuk memanaskan air dan menggerakkan turbin. Gula tebu residu, gandum sekam, jagung tongkol dan tanaman lain pun bisa, dan, dibakar penggunaannya cukup berhasil.

2.6.2       Biogas

Banyak bahan-bahan organik dapat melepaskan gas, karena metabolisme bahan organik oleh bakteri fermentasi. Landfills sebenarnya perlu melepaskan gas ini untuk mencegah ledakan berbahaya.

Juga, di bawah tekanan tinggi, suhu tinggi, anaerobik kondisi banyak bahan organik seperti kayu dapat menjadi gasified untuk menghasilkan gas. Hal ini sering ditemukan untuk menjadi lebih efisien daripada pembakaran langsung. Gas kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan listrik atau panas.

Biogas dapat dengan mudah dihasilkan dari aliran limbah saat ini, seperti: produksi kertas, produksi gula, limbah, kotoran hewan dan sebagainya. Berbagai aliran limbah yang menyampur secara bersamaan dan dibiarkan secara alami berfermentasi, menghasilkan gas metana.

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1             Kesimpulan

  1. Penggunaan sumber energi terbarukan sangat membantu dalam menjaga keseimbangan alam. Hal ini dikarenakan sumber daya energi yang terbarukan akan sangat efektif untuk menggantikan sumber daya energi fosil yang membutuhkan waktu lama untuk kembali di produksi.
  2. Selain itu, energi terbarukan yang ada di alam kebanyakan sangat ramah lingkungan karena berasal dari alam.

3.2             Saran

  1. Penggunaan energi yang ada harus sesuai dengan kebutuhan. Agar tidak terjadinya pemborosan energi.
  2. Pemerintah harus menghimbau masyarakat untuk lebih menggunakan dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan sebagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari.
  3. 3.      Selain itu juga pemerintah harus mendukung dan membantu para ilmuan atau pelajar yang melakukan penelitian-penelitian dalam pengembangan sumber daya energi yang terbarukan.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Herzog, Antonia V. “Renewable Energy Source”. USA: Berkley
  2. http://himpunanmahasiswatekniklingkungan.blogspot.com/2012/03/potensi-energi-terbarukan-di-indonesia.html (4 april 2012)
  3. http://www.scribd.com (4 april 2012)
    1. http://renewableenergyindonesia.wordpress.com/2008/03/05/pembangkit-listrik-tenaga-angin/ (18 april 2012)
    2. http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/perubahan-iklim-global/Energi-Bersih/tenaga_angin/ (18 april 2012
 
 

===========================================================

 TURBIN ANGIN SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Krisis energi kini telah menjadi suatu masalah yang paling hangat diperbincangkan oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana tidak, jika menurut sebuah penelitian, Indonesia, bangsa yang termasuk dalam anggota OPEC, organisasi pengekspor minyak dunia,dalam 10 tahun lagi akan kehabisan stok bahan bakar minyak. Dan dalam 30 tahun, bahan bakar gas yang kini menjadi pilihan pemerintah untuk menanggulangi masalah krisis energi lewat program konversi minyak tanah ke gas, juga akan habis. Tentunya jika tidak ada “persiapan” untuk menghadapi krisis ini, bukan tidak mungkin masyarakat dunia, terutama Indonesia yang negaranya sampai saat ini belum melakukan tindak nyata dalam mempersiapka krisis energi, akan menjadi masyarakat yang terisolasi. Mempunyai uang untuk membeli energi, tetapi tidak ada energi yang “dapat” di beli .

Sebenarnya para Ilmuwan di Indonesia telah menemukan berbagai macam solusi yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Namun, sampai saat ini,belum ada atau masih sangat sedikit yang telah benar-benar di aplikasikan. Salah satu solusi yang sering dibicarakan adalah dengan menggunakan batu-bara. Di China, batu-bara telah memenuh hingga 70% dari total konsumsi energi nasional.

            Di Indonesia cadangan batu-bara melimpah ruah. Sumber daya energi batubara diperkirakan sebesar 36.5 milyar ton, dengan sekitar 5.1 milyar ton dikategorikan sebagai cadangan terukur. Sumber daya ini sebagian besar berada di Kalimantan yaitu sebesar 61 %, di Sumatera sebesar 38 % dan sisanya tersebar di wilayah lain. Menurut jenisnya dapat dibagi menjadi lignite sebesar 58.6 %, sub-bituminous sebesar 26.6 %, bituminous sebesar 14.4 % dan sisanya sebesar 0.4 % adalah anthracite. Namun, sayangnya, penggunaan batu-bara sebagai sumber energi alternatif dapat menghasilkan gas pollutan, yang merupakan penyebab utama pemanasan global.

Solusi yang paling memungkinkan untuk diterapkan saat ini di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Angin. (PLT Angin). PLT Angin ini pada prinsipnya memanfaatkan angin yang tersedia di alam. PLT Angin mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Energi angin yang memutar turbin angin, diteruskan untuk memutar rotor pada generator dibagian belakang turbin angin, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Energi Listrik ini akan disimpan kedalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu ± 80.791,42 Km merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pembanglit listrik tenaga angin. PLT Angin dapat dimaksimalkan pemberdayaannya disekitar pantai di Indonesia. Selain digunakan di daerah pesisir pantai, PLT Angin juga dapat digunakan di daerah pegunungan dan daratan. Saat ini kapasitas total pembangkit listrik yang berasal dari tenaga angin untuk Indonesia dengan estimasi kecepatan angin rata-rata sekitar 3 m/s / 12 Km/jam, 6.7 knot/jam turbin skala kecil lebih cocok digunakan, di daerah pesisir, pegunungan, dataran.

Salah satu daerah yang cocok untuk dijadikan PLT Angin adalah daerah Sidrap. Daerah ini memiliki topografi yang menunjang, datarannya luas dan memiliki kecepatan dan stabilitas angin yang ideal. Selain untuk pembangkitan listrik, turbin angin sangat cocok untuk mendukung kegiatan pertanian dan perikanan, seperti untuk keperluan irigasi, aerasi tambak ikan, dan sebagainya.

Pemanfaatan energi angin merupakan pemanfaatan energi yang paling berkembang saat ini. Berdasarkan data dari  (World Wind Energy Association), sampai dengan tahun 2007 perkiraan energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin mencapai 93.85 GigaWatts, menghasilkan lebih dari 1% dari total kelistrikan secara global, tetapi PLT Angin merupakan solusi yang paling murah dan rendah risiko untuk di terapkan di Indonesia. Diharapkan dengan diberdayakannya PLT Angin di Indonesia, akan menjadi salah satu sumber energi alternafif dalam “menyambut” datangnya masa krisis energi yang sebenarnya.

1.2  TUJUAN

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui cara pemanfaatan energy angin sebagai energy alternative pengganti bahan bakar fosil.

1.3  PEMBATASAN MASALAH

Dalam makalah ini, penulis membatasi pembahasan pemanfaatan energy angin yang penulis fokuskan pada penggunaan tubin angin sebagai energy alternative.

BAB II

PENGGUNAAN TURBIN ANGIN SEBAGAI PEMBANGKIT

TENAGA LISTRIK

2.1 PENGERTIAN TURBIN ANGIN

Turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Turbin angin ini pada awalnya dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para petani dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dll. Turbin angin terdahulu banyak dibangun di Denmark, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya dan lebih dikenal dengan Windmill. Kini turbin angin lebih banyak digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat, dengan menggunakan prinsip konversi energi dan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu angin. Walaupun sampai saat ini pembangunan turbin angin masih belum dapat menyaingi pembangkit listrik konvensonal (Contoh: PLTD,PLTU,dll), turbin angin masih lebih dikembangkan oleh para ilmuwan karena dalam waktu dekat manusia akan dihadapkan dengan masalah kekurangan sumber daya alam tak terbaharui (Contoh : batubara, minyak bumi) sebagai bahan dasar untuk membangkitkan listrik.

 

Gambar 1 Turbin Angin

 

 

2.2 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TURBIN ANGIN

Turbin angin pertama sebagai pembangkit listrik adalah berupa sebuah kincir angin tradisional yang dibuat oleh Poul la Cour di Denmark lebih dari 100 tahun yang lalu. Berikutnya baru di awal abad ke-20, mulai ada mesin eksperimental untuk turbin angin ini. Pengembangan lebih serius baru dilakukan pada saat terjadi krisis minyak pada era 1970-an, dimana banyak pemerintah di seluruh dunia mulai menggelontorkan dana untuk riset dan pengembangan sumber energi alternatif. Di awal 80-an, terlihat pengembangan utama dilakukan di California dengan pembangunan ladang pembangkit listrik turbin angin dengan ratusan turbin kecil, sehingga sampai akhir dekade tsb sudah terbangun 15.000 turbin angin dengan kapasitas pembangkit total sebesar 1.500 MW di daerah itu (Ackermann & Ser, 2000). Namun seiring dengan makin stabilnya harga minyak dunia di era 80-an tsb yang diikuti dengan pemangkasan subsidi pemerintah untuk dana pengembangan turbin angin ini, maka banyak perusahan turbin angin mulai gulung tikar.

   

 

 

 

Gambar 2 Turbin Angin Jaman Dahulu di Belanda

Namun hal ini tidak terjadi di Denmark, dimana pemerintah tetap mendukung secara kontinyu serta mengawal pengembangan teknologi turbin angin ini. Akibatnya teknologi dasar mereka tetap terpelihara dan tidak menghilang. Sehingga pada saat pasar energi angin kembali menguat di awal 90-an, banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang ini mampu merespon dengan cepat, walhasil mereka cukup berhasil mendominasi pasar hingga saat ini. Dari sini dapat kita catat bahwa dasar keberuntungan dari energi terbarukan untuk saat ini adalah lebih berdasar pada kebutuhan yang solid untuk pengurangan perubahan iklim dan meningkatnya otonomi energi, bukan pada fluktuasi alami dari harga minyak dunia.

Sejauh ini, sebagian besar ladang turbin angin yang terpasang masih di daratan. Hasil studi yang dilakukan oleh Dewi tahun 2004 yang lalu, “WindEnergy-Study 2004-Assesment of the Wind Energy Market until 2012″, menunjukkan optimisme bahwa pelipatgandaan kapasitas terpasang turbin angin di seluruh dunia dari 4~150.000 MW bisa. Hasil studi pasar lainnya oleh BTM Consult ApS di tahun yang sama, “World Market update 2003″, juga menunjukkan kecenderungan yang serupa. Hingga sekitar tahun 2002, kapasitas total terpasang untuk turbin angin di darat berkisar 24 GW dan lebih dari 3 tahun terakhir, laju instalasi per tahunnya telah mencapai 4 GW. Saat ini laju rata-rata turbin terpasang secara internasional sudah mendekati 1 MW per unit (Gambar 1-kanan). Dengan keberhasilan pengembangan dalam skala yg ekonomis tersebut, saat ini energi angin sudah mampu bersaing dengan pembangkit listrik tradisional seperti batubara maupun nuklir untuk daerah dimana kaya akan potensi angin.

   

Gambar 3 Turbin Angin Jaman Sekarang

2.3 KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGGUNAAN TURBIN ANGIN

Penggunaan turbin angin sebagai alat untuk memanfaatkan energy angin memiliki beberapa keuntungan, diantaranya:

  1. Energi Alternatif

Di negara-negara Eropa, pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbaharui diperkirakan akan mencapai 8% dari permintaan energi di tahun 2005. Energi angin menjadi salah satu alternatif yang banyak dipilih dan sekaligus berfungsi mengurangi emisi gas karbondioksida (CO2) yang dihasilkan oleh perangkat sumber energi sebelumnya. Tujuh tahun belakangan ini, kapasitas energi angin terpasang di Eropa melonjak hingga 40% per tahun dan saat ini kapasitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari 5 juta kepala keluarga. Industri energi tenaga angin diperkirakan bakal memiliki kapasitas 40.000 MW (mega Watt) yang dapat mencukupi kebutuhan listrik untuk 50 juta kepala keluarga pada tahun 2010.

Lima belas tahun lalu, energi angin belum terpikirkan untuk menjadi sumber energi komersil, akan tetapi kini telah ada sekitar 60 perusahaan penyedia tenaga angin komersial diseluruh dunia dan kebanyakan berada di Eropa. Lebih dari 10 bank terbesar Eropa dan 20 lembaga ekonomi Eropa menanamkan modal pada bidang energi angin, dan tak terhitung lagi perseorangan atau perusahaan yang memanfaatkan atau berperan dalam mengembangkan teknologi ini.

Industri ini juga menyerap cukup banyak tenaga kerja, sehingga potensial untuk mengurangi angka pengangguran. Sebagai contoh di Denmark saja, sekitar 8.500 orang tertampung dalam bidang industri energi angin, dan 4000 peluang kerja di luar Denmark tercipta dari bisnis ini. Jumlah pekerja yang terlibat dalam industri energi angin di Eropa diperhitungkan mencapai lebih dari 20.000 orang.

  1. Ramah Lingkungan

Energi angin adalah energi yang relatif bersih dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan karbon dioksida (CO2) atau gas-gas lain yang berperan dalam pemanasan global, sulphur dioksida dan nitrogen oksida (jenis gas yang menyebabkan hujan asam). Energi ini pun tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan ataupun manusia. Meski demikian, harap diingat bahwa sekecil apapun semua bentuk produksi energi selalu memiliki akibat bagi lingkungan. Hanya saja efek turbin angin sangat rendah, bersifat lokal dan mudah dikelola. Di samping itu turbin atau kincir angin memiliki pesona tersendiri dan menjadi atraksi wisata yang menarik, seperti misalnya saja kincir-kincir angin di negeri Belanda.

  1. Fungsional dan Estetis

Ladang angin biasanya terdiri dari 20 turbin yang didirikan di lokasi seluas 1 km2. Namun tentu saja tidak semua bagian tanah dipergunakan untuk bangunan turbin, karena hanya sekitar satu persen saja dari keseluruhan luas tanah yang dipakai. Sisa lokasi yang lowong, pada kasus di beberapa negara Eropa, dapat dipergunakan sebagai lahan pertanian atau taman. Jadi selain fungsional, kawasan ladang angin biasanya juga tampil estetis.

Selain teknologi turbin yang terpasang di wind farm yang terletak di daratan, kini juga dikembangkan turbin angin yang dibangun di lepas pantai. Wind farm lepas pantai dinilai lebih menguntungkan karena ditempat tersebut kecepatan angin rata-rata lebih tinggi dibanding ladang angin di darat dan tidak menyita lahan yang cukup luas di darat.

            Namun dari beberapa keuntungan yang dipaparkan, turbin anginpun memiliki beberapa kerugian, diantaranya:

  1. Penggunaan turbin angin menyebabkan sakit kepala dan susah tidur

Berita mengejutkan datang dari negeri Sakura, Jepang tentang penggunaan turbin angin (wind turbines) sebagai sumber energi alternatif. Beberapa orang yang tinggal dekat di dekat turbin angin (berjarak +/- 350 m) sering mengalami sakit kepala dan tidur yang tidak nyenyak. Dan ketika mereka sedang pergi jauh dari rumahnya, semua sakit tersebut otomatis hilang sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa turbin angin tersebut yang menjadi penyebabnya. Suara frekuensi rendah yang dihasilkan (100 hertz atau kurang) oleh turbin angin diyakini sebagai penyebab masalah ini. Berita baiknya, frekuensi rendah yang dihasilkan tidak akan menimbulkan penyakit tetapi tetap saja ini mengganggu.

  1. Membutuhkan lahan yang luas

Pembangkit listrik membutuhkan luas lahan yang tidak sedikit dan tidak mungkin untuk disembunyikan. Penempatan ladang angin pada lahan yang masih dapat digunakan untuk keperluan yang lain dapat menjadi persoalan tersendiri bagi penduduk setempat. Selain mengganggu pandangan akibat pemasangan barisan pembangkit angin, penggunaan lahan untuk pembangkit angin dapat mengurangi lahan pertanian serta pemukiman. Hal ini yang membuat pembangkitan tenaga angin di daratan menjadi terbatas. Beberapa aturan mengenai tinggi bangunan juga telah membuat pembangunan pembangkit listrik tenaga angin dapat terhambat. Penggunaan tiang yang tinggi untuk turbin angin juga dapat menyebabkan terganggunya cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah penduduk. Perputaran sudu-sudu menyebabkan cahaya matahari yang berkelap-kelip dan dapat mengganggu pandangan penduduk setempat.

  1. Gangguan Sinyal Telekomunikasi

Efek lain akibat penggunaan turbin angin adalah terjadinya derau frekuensi rendah. Putaran dari sudu-sudu turbin angin dengan frekuensi konstan lebih mengganggu daripada suara angin pada ranting pohon. Selain derau dari sudu-sudu turbin, penggunaan gearbox serta generator dapat menyebabkan derau suara mekanis dan juga derau suara listrik. Derau mekanik yang terjadi disebabkan oleh operasi mekanis elemen-elemen yang berada dalam nacelle atau rumah pembangkit listrik tenaga angin. Dalam keadaan tertentu turbin angin dapat juga menyebabkan interferensi elektromagnetik, mengganggu penerimaan sinyal televisi atau transmisi gelombang mikro untuk perkomunikasian.

  1. Pengaruh ekologi

Pengaruh ekologi yang terjadi dari penggunaan pembangkit tenaga angin adalah terhadap populasi burung dan kelelawar. Burung dan kelelawar dapat terluka atau bahkan mati akibat terbang melewati sudu-sudu yang sedang berputar. Namun dampak ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kematian burung-burung akibat kendaraan, saluran transmisi listrik dan aktivitas manusia lainnya yang melibatkan pembakaran bahan bakar fosil. Dalam beberapa studi yang telah dilakukan, adanya pembangkit listrik tenaga angin ini dapat mengganggu migrasi populasi burung dan kelelawar. Pembangunan pembangkit angin pada lahan yang bertanah kurang bagus juga dapat menyebabkan rusaknya lahan di daerah tersebut.

Ladang angin lepas pantai memiliki masalah tersendiri yang dapat mengganggu pelaut dan kapal-kapal yang berlayar. Konstruksi tiang pembangkit listrik tenaga angin dapat mengganggu permukaan dasar laut. Hal lain yang terjadi dengan konstruksi di lepas pantai adalah terganggunya kehidupan bawah laut. Efek negatifnya dapat terjadi seperti di Irlandia, dimana terjadinya polusi yang bertanggung jawab atas berkurangnya stok ikan di daerah pemasangan turbin angin. Studi baru-baru ini menemukan bahwa ladang pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai menambah 80 – 110 dB kepada noise frekuensi rendah yang dapat mengganggu komunikasi ikan paus dan kemungkinan distribusi predator laut. Namun begitu, ladang angin lepas pantai diharapkan dapat menjadi tempat pertumbuhan bibit-bibit ikan yang baru. Karena memancing dan berlayar di daerah sekitar ladang angin dilarang, maka spesies ikan dapat terjaga akibat adanya pemancingan berlebih di laut.

  1. Berbahaya bila ditempatkan di sembarang tempat

Dalam operasinya, pembangkit listrik tenaga angin bukan tanpa kegagalan dan kecelakaan. Kegagalan operasi sudu-sudu dan juga jatuhnya es akibat perputaran telah menyebabkan beberapa kecalakaan dan kematian. Kematian juga terjadi kepada beberapa penerjun dan pesawat terbang kecil yang melewati turbin angin. Reruntuhan puing-puing berat yang dapat terjadi merupakan bahaya yang perlu diwaspadai, terutama di daerah padat penduduk dan jalan raya. Kebakaran pada turbin angin dapat terjadi dan akan sangat sulit untuk dipadamkan akibat tingginya posisi api sehingga dibiarkan begitu saja hingga terbakar habis. Hal ini dapat menyebarkan asap beracun dan juga dapat menyebabkan kebakaran berantai yang membakar habis ratusan acre lahan pertanian. Hal ini pernah terjadi pada Taman Nasional Australia dimana 800 km2 tanah terbakar. Kebocoran minyak pelumas juga dapat teradi dan dapat menyebabkan terjadinya polusi daerah setempat, dalam beberapa kasus dapat mengkontaminasi air minum.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Meskipun dampak-dampak lingkungan ini menjadi ancaman dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga angin, namun jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil, dampaknya masih jauh lebih kecil. Selain itu penggunaan energi angin dalam kelistrikan telah turut serta dalam mengurangi emisi gas buang.

Penggunaan inovasi dalam teknologi, bagaimanapun selalu memunculkan permasalahan baru yang memerlukan pemecahan dengan terknologi baru lagi. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang bergerak di bidang science dan teknologi haruslah dapat terus mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan yang memiliki efek negatif sekecil mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

1)      _____. 2012. Turbin Angin. Wikipedia (online). http://id.wikipedia.org/wiki/Turbin_angin. (Diakses tanggal 4 April 2012 )

2)      Otakku.2007. Atap dengan Turbin Angin sebagai Energi Alternatif. Otakku (online). http://www.otakku.com/2007/11/07/wind-shade-roof-offers-an-oasis-of-energy/. (diakses tanggal 4 April 2012)

3)      Roemasa. PLT Angin Sebagai Alternatif Cerdas Di Indonesia. Alpen Steel (online). http://www.alpensteel.com/article/47-103-energi-angin–wind-turbine–wind-mill/2481–plt-angin-sebagai-alternatif-cerdas-di-indonesia.html. (diakses tanggal 4 april 2012)

4)      PIPTEK. Salah Satu Solusi Krisis Energi Dengan Penerapan PLT Angin. Alpen Steel (online). http://www.alpensteel.com/article/47-103-energi-angin–wind-turbine–wind-mill/2484–salah-satu-solusi-krisis-energi-dengan-penerapan-plt-angin.html. (diakses tanggal 4 April 2012)

 

 ==============================================

BIOGAS

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1       Latar Belakang

Permintaan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia baik itu untuk keperluan industri, transportasi  dan rumah tangga dari tahun ketahun   semakin   meningkat. Menyebabkan ketersediaan bahan bakar menjadi terbatas,   atau   harga   menjadi melambung.  Terkait dengan masalah tersebut, salah satu   kebijakan pemerintah ialah rencana pengurangan penggunaan bahan bakar  minyak   tanah untuk   keperluan  rumah tangga.

Sejalan dengan hal   itu pemerintah  juga mendorong upaya-  upaya untuk  penggunaan sumber-sumber  energi  alternatif  lainnya  yang dianggap   layak  dilihat  dari   segi   teknis, ekonomi, dan lingkungan, apakah itu berupa biofuel, biogas/gas bio, briket arang dan lain sebagainya. Sumber energi alternatif telah banyak ditemukan sebagai pengganti bahan bakar minyak, salah satunya adalah Biogas.

Penggunaan biogas belum cukup berkembang luas antara  lain disebabkan oleh karena masih relatif murahnya harga BBM yang disubsidi, sementara teknologi yang diperkenalkan selama  ini  masih memerlukan biaya yang cukup  tinggi  karena berupa konstruksi  beton dengan ukuran  yang  cukup besar.  Mulai   tahun 2000-an  telah dikembangkan  reaktor biogas  skala kecil (rumah tangga) dengan konstruksi sederhana, terbuat dari plastik secara siap pasang (knockdown) dan dengan harga yang relatif murah. Dan  reaktor biogas dapat juga dibuat dari sumur tembok dan dengan drum serta dengan bahan baku kotoran ternak dan limbah pertanian.

 

1.2       Tujuan

  1. Mengetahui pengertian biogas
  2. Mengetahui proses pembuatan biogas
  3. Mengetahui pemanfaatan biogas bagi kehidupan masyarakat

 

1.3       Manfaat

  1. Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat tentang adanya bahan bakar alternatif yaitu biogas.
  2. Untuk menggugah masyarakat luas agar tidak mengggantungkan kehidupan sehari-harinya terhadap bahan bakar minyak.

 

1.4       Batasan Masalah

  1. Proses pembuatan biogas dari bahan kotoran sapi
  2. Proses pemanfaatan biogas untuk masyarakat

 

1.5       Metode Penelitian

Pada pembuatan makalah ini penyusun melakukan metode observasi dan mencari berbagai sumber dari internet.


 

BAB II

BIOGAS SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF

 

2.1            Penjelasan

            Biogas atau sering disebut pula gas bio merupakan gas yang timbul jika bahan-bahan organik seperti kotoran hewan, kotoran manusia, atau sampah direndam dalam air dan disimpan didalam tempat tertutup atau anaerob (tanpa udara). Biogas ini sebenarnya dapat terjadi pada kondisi alami. Namun untuk mampercepat dan menampung gas ini, diperlukan alat yang memenuhi syarat terjadinya zat tersebut.

 

Gambar 1 Pemanfaan biogas pada kehidupan sehari-hari

            Jika kotoran ternak yang yang telah dicampur air atau isian (slurry) dimasukkan kedalam alat pembuat biogas maka akan terjadi proses pembusukan yang terdiri dari dua tahap, yaitu proses aerobik dan proses anarobik. Pada proses yang pertama diperlukan oksigen dan hasil prosesnya berupa karbon dioksida (CO2). Proses ini berakhir setelah oksigen didalam alat ini habis. Selanjutnya proses pembusukan berlanjut pada tahap kedua (proses anaerobic). Pada proses yang kedua inilah biogas dihasilkan. Dengan demikian, untuk menjamin terjadinya biogas alat ini harus tertutup rapat, tidak berhubungan dengan udara luar sehingga tercipta kondisi hampa udara (tanpa udara).

            Biogas yang terbentuk dapat dijadikan bahan bakar karena mengandung gas metan (CH4) dalam prosesntasenya yang cukup tinggi (54 –70 %). Akibat lain yang ditimbulkan karena penggunaan kotoran ternak sebagai biogas  adalah :

  1. Mengurangi ketergantungan pada pemakaian minyak yang jumlahnya terbatas dan harganya mahal.
  2. Mengurangi dampak yang muncul dari polisi yang disebabkan oleh kotoran.
  3. Dalam jangka panjang, diharapkan mampu mengurangi penggunaan kayu sebagai bahan bakar sehingga kelestarian hutan menjadi lebih terjaga.
  4. Sisa campuran kotoran yang sudah tidak menghasilkan gas (sludge) dapat digunakan pupuk organik yang baik.

 

Tabel 1 Gas yang dihasilkan dari proses anaerob

Nama Gas

Kandungan

Methan (CH4)

55 -75 %

Karbondioksida (CO2)

25 – 45 %

Karbon monoksida (CO)

0,03%

Nitrogen N2

1 – 5 %

Hidrogen H2

0 – 3%

Sulfur (H2S)

0 ,1 – 0,5

Oksigen (02

sisanya

 

Gambar 2 Proses biogas terjadi

 

2.2            Proses Pembuatan

  1. Bahan-bahan

Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat peralatan adalah :

  1. 3 buah drum (200 Liter) dan sebuah drum (120 liter). Bisa terbuat dari seng atau plastik.
  2. pipa dengan diameter 0,5 inchi (1,25 cm) dilengkapi dengan kran untuk saluran gas.
  3. pipa dengan diameter 2 inchi (5 cm) untuk saluran isian dan pembuangan.
  4. corong dengan dimeter ujung 2 inci, sebagai corong pemasukan.
  5. selang untuk penyaluran gas.
  6. Desain Alat

            Cara membuat alat sebagai berikut :

  1. Tabung Produksi

Dua drum (200 liter) dibuka salah satu sisinya, dengan sebuah drum yang dibuka sebagian (0,5 diameter). Kemudian sisi yang terbuka penuh dan sisi yang terbuka sebagian tersebut disambungkan. Pada sisi drum yang lain dibuat lubang masing-masing dengan diameter 5 cm. Satu lubang dihubungkan dengan pipa pemasukan, dan lubang yang lain dengan pipa pembuangan (masing-masing pipa berdiameter 5 cm). Dan perkuat tiap-tiap pipa tersebut dengan sebuh penopang. Usahakan ketinggian pipa pemasukan dengan sebuah corong, untuk mempermudah proses pengisian, agar tidak terguling (menggelinding) , sebaiknya tabung produksi diberi kaki penyangga, usahakan posisi kedua pipa tegak keatas. Pada sisi atas tabung dibuat lubang dengan diameter 1,25 cm dan disambungkan dengan pipa seukuran yang sudah dipasang kran. Tabung produksi sudah jadi dan bisa dihubungkan dengan tabung penyimpanan dengan selang melalui kran.

  1. Tabung penyimpan

Buka salah satu sisi drum (120 liter dan 200 liter). Untuk drum kecil (120 Lt) pada sisi yang lain dibuat 2 lubang berdiameter 1,25 cm, satu lubang untuk pemasukan gas dan yang lain untuk pengeluaran. Sambungkan kedua lubang tersebut dengan pipa seukuran, dan untuk pipa pengeluaran pasang kran. Letakkan drum besar dengan sisi terbuka menghadap keatas,lalu masukkan drum kecil dengan posisi terbalik. Tabung penyimpanan sudah jadi dan bisa diisi dengan air. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan alat adalah kekedapannya, jadi sebelum alat digunakan sebaiknya diuji dulu kekedapannya, kalau ada yang bocor harus ditambal atau diganti.

 

 

Gambar 3 Rancangan tabung penyimpanan

 

  1. Cara Pembuatan
    1. Yang dilakukan pertama kali adalah membuat isian yaitu campuran dari kotoran ternak yang masih segar dengan air dengan perbandingan 1 ; 1,5
    2. Aduk hingga rata dan bersihkan dari benda benda0benda lain yang mengkin terbawa.
    3. Masukkan isian ke dalam tabung produksi sampai penuh (ada yang keluar dari pipa buangan)
    4. Buka kran pada tabung produksi, yang telah dihubungkan dengan tabung penyimpan melalui sebuah selang.
    5. Masukkan air kedalam tabung penyimpan (drum 200 lt_ sampai ketinggian 50 cm.
    6. Masukkan drum kecil kedalamnya dan biarkan tenggelam sebagian. Jangan lupa tutup kran pembuangan gas.
    7. Setelah 3 minngu, gas mulai terbentuk ditandai dengan terangkatnya drum kecil. Gas ini masih bercampur udara sehingga rawan meledak, karena itu harus dibuang dengan cara membuka kran pembuangan. Setelah habis, (ditandai dengan turunnya kembali drum kecil) maka kran kembali ditutup. Dan berikutnya gas yang terbentuk sedah dapat digunakan.
    8. Pengisian selanjutnya dapat dilakukan setiap hari, banyaknya sekitar 20 liter.

 

2.3            Pemanfaatan Biogas

Manfaat energi  biogas adalah menghasilkan gas metan sebagai  pengganti  bahan bakar khususnya minyak tanah dan dapat dipergunakan untuk memasak. Dalam skala besar, biogas dapat  digunakan sebagai  pembangkit  energi   listrik.  Di  samping  itu,  dari  proses produksi biogas akan dihasilkan sisa kotoran  ternak   yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk organik pada tanaman/budidaya pertanian. Dan yang lebih penting lagi adalah mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak bumi yang tidak bisa diperbaharui.

 

Gambar 4 Kompor gas dari pengolahan kotoran sapi

 

 

Gambar 5 Kompos menyuburkan tanaman


 

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

 

3.1            Simpulan

Biogas adalah gas yang timbul dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan, kotoran manusia, atau sampah yang direndam dalam air dan disimpan didalam tempat tertutup atau anaerob (tanpa udara).

Proses pembuatan biogas memang sangat rumit. Namun ibarat pepatah “there is a will, there is way”, biogas dapat dibuat oleh siapa saja termasuk dalam skala kecil (rumah tangga) jika masyarakat memang menyadari potensi akan sumber energi alternatif yang baik ini.

Manfaat yang diperoleh dari biogas ini pun sangat banyak, gas yang dihasilkan selain dapat digunakan untuk memasak, dalam skala besar, biogas dapat  digunakan sebagai  pembangkit  energi   listrik.  Di  samping  itu,  dari  proses produksi biogas akan dihasilkan sisa kotoran  ternak   yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk organik pada tanaman/budidaya pertanian.

 

3.2            Saran

Sebaiknya pembuatan biogas dan penyimpanan alat dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian. Karena bahan dasarnya menghasilkan bau yang tidak sedap.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Fahri, Anis. No date. Pengolahan Limbah Peternakan Biogas. Pekanbaru : BPTP

Lesman. No date. B I O G A S. Yogyakarta : Yayasan Pengembangan Biosains & Bioteknologi

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.